Siapkah Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor? Ini Kata Pakar Masalah Kota UGM

Pemda yang saat ini telah mengajukan kawasan Malioboro sebagai world heritage kepada UNESCO tentunya harus memperhatikan kepentingan lain yang ada. Artinya, dimensi seperti ekonomi sosial, lingkungan yang sudah menyatu jangan sampai terabaikan.

"Jika orientasinya pada nilai kultural yang nomor satu. Tapi bagaimana nilai kultural itu mempertimbangkan kepentingan yang lain. Jadi perlu ada pemikiran, istilah gampangnya win-win solution. Nilai-nilai yang lain tidak bisa dikesampingkan begitu saja," ujar pria yang sempat bekerja mewakili Indonesia di UNESCO ini.

Ia melanjutkan penutupan akses jalan di Malioboro mengarah pada pengurangan beban lalu lintas. Jikapun itu harus diterapkan di jalur sumbu imajiner lainnya seperti Tugu Pal Putih dan Panggung  Krapyak hal itu perlu dilihat dari dua sisi.

"Jadi perlu dilihat dari kacamata transportasi dan konservasi kawasan. Jika dari kacamata transportasi mulai penggal Tugu hingga stasiun barangkali tidak perlu kemudian ikut juga ditutup. Karena itu tadi orang butuh akses ke Malioboro. Jika dilihat dari kacamata  konservasi kawasan, saya pikir mungkin keutuhan ruas jalan dari Margoutomo,  Margomulyo dan Malioboro ini harus jadi satu kesatuan," jelas dia.

Sehingga jika memang nantinya akan dilakukan penutupan akses atau menjadikan Tugu hingga Malioboro kawasan pedestrian, Pemda juga harus membuka jalan di tepi atau persimpangan jalan.

"Manajemennya pasti akan lebih kompleks lagi. Namun yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai yang sudah dibangun di sini tetap harus dijaga," katanya.

Bambang mengatakan Pemda sebenarnya memang sudah melakukan sejumlah uji coba dan evaluasi untuk Malioboro sebelumnya. Kendati demikian masih ada kekurangan yang perlu dibenahi.

Oleh sebab itu, adanya dimensi yang menyatu dalam satu kawasan Malioboro harus diperhatikan dan tak diabaikan.

Baca Juga: Lebih Interaktif dan Seru, Jogja Cocoa Day Part 2 Siap Digelar