Tepis Pernyataan Jokowi, Faisal Basri Ungkap Vaksin Covid-19 Tidak Gratis

Menurut Faisal, apa yang ia kritisi itu tercermin pada struktur tim penanggulangan COVID-19 yang komite kebijakannya dipimpin Menko Perekonomian dan pelaksanaannya Mentri BUMN. 

"Jadi yang lebih penting itu pengadaan COVID, pengadaan kan ada fee-nya," imbuh Faisal. 

Senada, Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Zulfikar Rahmat juga menyebut, berdasarkan data dari WHO, Indonesia masih menjadi negara dengan statistik penyebaran virus COVID-19 tertinggi se-Asia Tenggara.

Respons pemerintah dan masyarakat terkait virus ini, sejak virus ini mulai masuk ke Indonesia, cenderung meremehkan dan menganggap sepele. Masyarakat juga cenderung mengabaikan penyebaran wabah.

Baca Juga: Banyak Anak Muda Ikut Rizieq, Faisal Basri: Tinggalkan Politik Upah Murah

"Setelah penyebaran virus sudah tidak terkendali, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk bangkit dari keterpurukan dengan menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," tuturnya.

Namun hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena pemerintah cenderung lebih mementingkan ekonomi dibanding kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah masih kurang tegas dalam menangani penyebaran virus COVID-19.

Hadir pula dalam diskusi itu, pendiri Sekolabilitas Dikanaya Tarahita yang menyatakan bahwa, pemerintah Indonesia perlu juga memikirkan tentang penyuluhan dan edukasi tentang COVID-19 yang ramah difabel. Menurut Dikanaya, berbicara soal inklusivitas kita tidak harus berpikir yang muluk-muluk. Contohnya saja, kita bisa melihat dari video penyuluhan bagi masyarakat. 

"Apakah video yang dibuat oleh pemerintah itu sudah ramah difabel atau belum? Sudah ada subtittle atau belum? Sudah ada translator bahasa isyaratnya atau belum? Itu kan sebenarnya tidak susah untuk dilakukan," kata dia. 

Kontributor : Uli Febriarni

Baca Juga: Faisal Basri: Politik Upah Murah Sebabkan Anak Muda Terpelajar Ikut Rizieq