Pemilik pabrik tahu, Suparmin menata puluhan tahu saat ditemui wartawan di wilayah Gunungsaren Lor RT 78, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Minggu (3/1/2021). [Muhammad Ilham Baktora / SuaraJogja.id]
"Dengan harga itu (Rp7.000) kami bisa lebih mudah mendapatkan untung. Jika naiknya sampai Rp9.500, otomatis barang jadi (tahu) juga akan naik. Tapi masalahnya kami naikkan pembeli malah protes. Jika mereka (pembeli) bisa memahami keadaan yang terjadi, mungkin tidak masalah," ujar dia.
Baik Hardono dan Suparmin berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah untuk kembali menstabilkan harga kedelai. Minimal kembali dihargai Rp7.000 perkilonya
"Dulu pernah bertahan hampir 3 tahun kedelai dengan harga itu. Kami baik produsen atau pedagang tahu lebih mudah mengatur pendapatan. Harapannya itu bisa dilakukan lagi," jelas Hardono.
Berita Terkait
-
Harga Kedelai Meroket Berdampak Serius Pada Kelangsungan Usaha
-
Produsen Tahu Tempe Mogok: Pemerintah Harus Sadar Ketergantungan Impor
-
Pemerintah Harus Cepat Atasi Pangkal Persoalan Produsen Tahu Tempe Mogok
-
Imbas Kedelai Mahal, Ukuran Tahu dan Tempe Jadi Lebih Kecil
-
Harga Kedelai Melambung Tinggi, 5000 Perajin Tahu Tempe Mogok Produksi
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai