Selain itu, angka pasien positif di berbagai daerah juga harus benar-benar ditekan di bawah angka nasional. Kemudian, jumlah angka sembuhnya harus meningkat sesuai dengan angka rata-rata nasional. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus bisa membaca data. Masyarakat harus mengerti jika seluruh pihak harus mulai berinvestasi dalam hal kesehatan. Hal tersebut akan berdampak pada kondisi ekonomi kedepannya.
Tidak perlu dikonflikkan, dua sektor tersebut sama-sama pentingnya. Namun, saat masyarakat perlu untuk menginvestasikan kesehatan. Sebab, dibutuhkan waktu juga untuk mendinginkan suasana dan menekan kasusnya. Sehingga masyarakat bisa lebih sehat untuk bisa menghadapi kenyataan. PPPM rencananya akan berlangsung selama dua minggu. Menurut Wiku setiap daerah memiliki cara belajarnya sendiri.
Saat ini masyarakat harus serius karena pengendalian kasus ini bisa terjadi secara ping pong dengan daerah-daerah di sekitarnya. Wiku melihat di berbagai kabupaten dan kota yang jaraknya berdekatan, kasusnya bisa saling mendorong dan fasilitas kesehatan akhirnya digunakan oleh masyarakat sekitar. Ia berharap, karena dari pemerintah sudah bisa membaca datanya, untuk betul-betul bisa mengendalikan kasus di wilayah masing-masing.
"Ini harapannya harus ada kerjasama. Harus ada kesepakatan di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukannya," ujar Wiku.
Hanya dalam kurun waktu dua minggu, Wiku menganggap semuanya harus berjalan dengan efektif. Sebab, pernah dalam kurun waktu yang diberikan tidak efektif. Sehingga masyarakat harus benar-benar serius dalam menghadapinya. Pemerintah dinilai memiliki kebijakan lebih ketat untuk menghadapi situasi pandemi saat ini. Pengalaman dari tahun sebelumnya, 10 hingga 14 hari setelah libur panjang pasti ada lonjakan kasus.
Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk menghentikan sehingga kasusnya tidak melambung tinggi. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan juga bisa terlayani. Serta tenaga kesehatan tidak terlalu berat kerjanya. Sebab, hal itu adalah aset seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan ini, maka masyarakat akan bertahan lebih lama.
Vaksin adalah salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat. Jika vaksinasi dilakukan sementara angka penularannya tinggi, maka akan sulit untuk bisa berjalan lancar. Untuk itu, penularan ini harus ditekan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembatasan serupa serta penerapan protokol kesehatan 3 M, sehingga proses vaksinasi bisa berjalan dengan lebih baik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
Pilihan
-
Polisi Bubarkan Massa Aliansi Pati yang Galang Donasi di Depan DPR
-
Kemenag Bantah Nasaruddin Umar Mundur dari Menag: Isu Bursa Caketum PBNU Itu Spekulasi Liar
-
Menag Nasaruddin Umar Bantah Mundur: Itu Ada Orang yang Panik
-
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
-
Dari Pengumpul Data Hingga Perantara, Bagaimana DSI Bekerja
Terkini
-
BRI Perkuat Ekonomi Desa BRILiaN Balbar di Sofifi Maluku Utara dan UMKM Lewat Semarak Merah Putih
-
SDI Dukung Tuntutan AMPB soal RUU Perampasan Aset, Tapi Ingatkan Risiko Penyusupan
-
10 Saksi Dihadirkan di Sidang Little Aresha, Ibu Ungkap Anak Autis Diduga Diikat hingga Lebam
-
Raih Hibah United Board 2026, UAJY dan AMSI Kolaborasi Kuatkan Jurnalisme Biodiversitas
-
Sibuk Padamkan Api Saat Kebakaran, Akademisi Sebut Negara Pelit Cegah Karhutla