Selain itu, angka pasien positif di berbagai daerah juga harus benar-benar ditekan di bawah angka nasional. Kemudian, jumlah angka sembuhnya harus meningkat sesuai dengan angka rata-rata nasional. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus bisa membaca data. Masyarakat harus mengerti jika seluruh pihak harus mulai berinvestasi dalam hal kesehatan. Hal tersebut akan berdampak pada kondisi ekonomi kedepannya.
Tidak perlu dikonflikkan, dua sektor tersebut sama-sama pentingnya. Namun, saat masyarakat perlu untuk menginvestasikan kesehatan. Sebab, dibutuhkan waktu juga untuk mendinginkan suasana dan menekan kasusnya. Sehingga masyarakat bisa lebih sehat untuk bisa menghadapi kenyataan. PPPM rencananya akan berlangsung selama dua minggu. Menurut Wiku setiap daerah memiliki cara belajarnya sendiri.
Saat ini masyarakat harus serius karena pengendalian kasus ini bisa terjadi secara ping pong dengan daerah-daerah di sekitarnya. Wiku melihat di berbagai kabupaten dan kota yang jaraknya berdekatan, kasusnya bisa saling mendorong dan fasilitas kesehatan akhirnya digunakan oleh masyarakat sekitar. Ia berharap, karena dari pemerintah sudah bisa membaca datanya, untuk betul-betul bisa mengendalikan kasus di wilayah masing-masing.
"Ini harapannya harus ada kerjasama. Harus ada kesepakatan di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukannya," ujar Wiku.
Hanya dalam kurun waktu dua minggu, Wiku menganggap semuanya harus berjalan dengan efektif. Sebab, pernah dalam kurun waktu yang diberikan tidak efektif. Sehingga masyarakat harus benar-benar serius dalam menghadapinya. Pemerintah dinilai memiliki kebijakan lebih ketat untuk menghadapi situasi pandemi saat ini. Pengalaman dari tahun sebelumnya, 10 hingga 14 hari setelah libur panjang pasti ada lonjakan kasus.
Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk menghentikan sehingga kasusnya tidak melambung tinggi. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan juga bisa terlayani. Serta tenaga kesehatan tidak terlalu berat kerjanya. Sebab, hal itu adalah aset seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan ini, maka masyarakat akan bertahan lebih lama.
Vaksin adalah salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat. Jika vaksinasi dilakukan sementara angka penularannya tinggi, maka akan sulit untuk bisa berjalan lancar. Untuk itu, penularan ini harus ditekan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembatasan serupa serta penerapan protokol kesehatan 3 M, sehingga proses vaksinasi bisa berjalan dengan lebih baik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Rudy Masud Senyum Semringah Bersama Istri di Singapura, Media Asing: Rakyatnya Sesak Nafas
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Krisis! Kelangkaan BBM Meluas Tak Hanya Bali, Antrean Berjam-jam
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Bungkam usai Viral Sarapan di Singapura
-
KPK Kembali Gelar OTT: Amankan Sejumlah Pihak di BNPB
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
Terkini
-
Belajar Hadapi Kekeringan dari Romo Kirjito, Mamanen Air Hujan yang Jatuh dari Langit
-
Muhammadiyah Tegas Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi BNPB
-
Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan jadi Tanda Peradaban Kita Belum Akil Balig
-
75 Persen Responden Stres Hadapi Kebijakan Prabowo, Haedar Nashir Desak Pemerintah Berbenah
-
Film Empat Musim Pertiwi: Saat Realitas Penyintas Kekerasan Seksual Bertemu Fiksi Sinematik