SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo mempertanyakan mengenai hasil dari subsidi pupuk yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Jokowi menilai jika setiap tahunnya pemerintah terus menggelontorkan dana guna memberikan subsidi pupuk dengan nominal lebih dari Rp 30 Triliun. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian tahun 2021.
Sementara itu, mantan Menteri Kelutan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut memberikan tanggapannya di akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti. Perempuan yang dikenal menenggelamkan kapal asing ini meminta presiden untuk menghentikan semua jenis subsidi yang berupa komoditas atau barang. Sebab, subsidi berupa barang kerap kali disalahgunakan.
"Stop semua jenis subsidi yang berupa comodity/ barang karena selalu disalahgunakan yang dapat akhirnya yang tidak berhak. Ganti saja dengan ketersediaan bibit gratis atau bantuan tunai. Bangun data penerima yang sebenar-benarnya. Please," tulis Susi dalam cuitannya.
Pemberian subsidi dalam bentuk barang disebut kerapkali disalah gunakan. Orang yang menerima barang subsidi tersebut justru orang-orang yang sebenarnya tidak berhak. Daripada memberikan subsidi barang, Susi menyarankan agar pemerintah menggantinya dengan ketersediaan bibit gratis atau bantuan tunai.
Selain itu, Susi juga menyarankan agar pemerintah membangun data penerima yang benar-benar berhak. Di akhir cuitannya, Susi bahkan menyelipkan kata permohonan dengan dua emoji tangan menangkup. Seolah menginginkan saran tersebut bisa benar-benar didengarkan oleh Presiden Jokowi. Meski sudah tidak menjabat di kementerian, Susi tidak pernah berhenti memberikan saran untuk pemerintah.
Sejak diunggah Selasa (12/1/2021), cuitan Susi mengenai penggantian barang subsidi menjadi pemberian bibit gratis atau bantuan tunai tersebut sudah disukai 800 lebih pengguna Twitter. Ada lebih dari 200 warganet yang ikut membagikan ulang permintaan Susi tersebut. Selain itu, tidak sedikit juga warganet yang ikut memberikan tanggapan di kolom komentar.
"Pakai kartu tani sudah ditentukan di toko mana belinya, dapat kuota berapa kg tiap petani, tapi pas di tokonya stoknya gak ada, itu bagaimana ceritanya coba," tulis akun @yudha_first.
"1 lagi bu Susi kalau boleh saran bikin koperasi di tiap-tiap daerah, tugasnya menerima/membeli hasil tanam petani. Banyak kendala yang dialami petani, mulai dari bibit, pupuk sampe jual. Semuanya mesti dijembatani pemerintah," komentar akun @komocorn.
"Pupuk dan teman-teman semakin mahal, giliran harga cabe naik malah mau diturunin gak bisa banget liat petani bahagia jadi petani itu capek tau keluarga saya petani semua kalau harga bahan pangan mau murah (stabil) turunkan harga pupuk," tanggapan akun @ShelaSkydapp.
Baca Juga: Anies Blusukan ke RS Fatmawati, Susi Pudjiastuti Sampaikan Permohonan Ini
Sementara akun @Joni4kon mengatakan, "Setuju dengan pendapat ibu, subsidi pupuk tidak dinikmati oleh petani tapi dinikmati oleh saluran distribusi, jika mau subsidi lebih baik langsung ke petani dengan kartu debit yang hanya bisa digunakan untuk beli bibit, pupuk dan obat-obat."
Berita Terkait
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Luky Alfirman Jadi Wamenkeu, Pengamat: Bisa Jadi Akal-akalan Amankan Jalan Politik 2029
-
Kasus Bolosego Alkid Dinyatakan Bukan Pemerasan, Lalu Mengapa Ada Polisi Diproses Propam?
-
Isu Ijazah Gibran Disinyalir Tutupi Riuhnya Reshuffle Kabinet, Pengamat UngkapPermainan Politik
-
Mutasi 88 Perwira Belum Cukup! JPW Minta Kapolri Baru Sikat Habis Masalah Sampai ke Polsek
-
Pilur Serentak Bantul Digelar Besok, 15 TPS Dipetakan Rawan hingga Sangat Rawan