SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap pertama pada Jumat (15/1/2021) di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin Sinovac di Kota Jogja.
Heroe mengatakan sebelum melakukan vaksinasi Covid-19, ia harus menjalani serangkaian persiapan pribadi. Pasalnya Heroe sempat merasa kurang sehat beberapa hari sebelum vaksinasi Covid-19 diselenggarakan.
Merasa kondisi badannya yang kurang fit, Heroe langsung berinisiatif untuk melakukan cek kesehatan di rumah sakit. Hasilnya saat itu tensi darahnya berada di angka 171/117 dan disarankan oleh dokter untuk menurunkan dulu tensi darahnya jika tetap ingin mengikuti vaksinasi Covid-19.
"Nah setelah dari rumah sakit saya minum obatnya lalu cari tukang pijet. Alhamdulilah tensinya turun menjadi 140/90 dan diperbolehkan untuk mengikuti vaksinasi. Jadi memang saya benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19," ujar Heroe kepada awak media.
Baca Juga: Urung Penuhi Syarat Kesehatan, Wali Kota Jogja Batal Divaksin Covid-19
Saat proses penyuntikan pun, kata Heroe tidak merasakan apa-apa. Justru malah ia menilai pengambilan darah melalui vena lebih sakit dibandingkan penyuntikan vaksinasi Covid-19.
"Justu saat dipegang tadi malah terasa dingin, tidak terasa sama sekali dan setelah 30 menit lebih tidak ada masalah," tuturnya.
Heroe berharap semua yang mendapat jatah vaksinasi Covid-19 tahap pertama ini tidak memiliki gejala apapun. Sehingga semuanya dapat mengikuti vaksinasi yang kedua dua minggu berselang.
Disebutkan Heroe, kick off vaksinasi Covid-19 di Kota Jogja menghadirkan 24 tamu undangan atau tokoh yang ada di Kota Jogja. Namun tidak semua dapat mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap pertama ini karena satu dan dua hal.
Termasuk sebelumnya Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria kesehatan sebelum menerima vaksinasi Covid-19. Akibatnya ia harus rela menunda pemberian penyuntikan vaksin Sinovac ini hingga kondisi kesehatannya lebih baik dan dapat masuk ke dalam kriteria yang telah ditentukan.
Baca Juga: 4.578 Nakes Tunggu Vaksin Covid-19, Pemkot Jogja Distribusikan Jumat Besok
Selain Wali Kota Yogyakarta, ada juga Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Gatot Guno Semodo yang tidak masuk ke dalam kriteria kesehatan penerima vaksin Covid-19.
Berita Terkait
-
Kasus Spa Plus-Plus Milik Selebgram Sarnanitha, Praktisi Hukum Berharap Vonisnya Maksimal
-
Selebgram Sarnanitha Dituntut 9 Bulan Penjara Kasus Spa Plus Plus
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
-
Pesta Seks Selama Pandemi dan Kebohongan Vaksin Covid-19, Dokter di New York Terancam Penjara!
-
Cek Fakta: Sesak Napas Akut Bisa Sembuh dengan Pijat Kaki, Benarkah?
Tag
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Terupdate April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
-
Donald Trump Resmi Umumkan Tarif Baru, Ekonomi Indonesia Terancam Kena Dampak!
Terkini
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi
-
Exit Tol Tamanmartani Tidak Lagi untuk Arus Balik, Pengaturan Dikembalikan Seperti Mudik
-
Putra Prabowo Berkunjung ke Kediaman Megawati, Waketum PAN: Meneduhkan Dinamika Politik