Membendung Covid-19 di Zona Hijau, Perubahan Perilaku Masyarakat Jadi Kunci

"Tidak ada satupun intervensi tunggal yang mampu menyelesaikan pandemi ini. Sehingga intervensi harus dilakukan secara simultan," ujar Sonny.

Protokol kesehatan 3M harus tetap dilakukan, bersamaan dengan pemberian vaksin. Namun, keduanya tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diimbangi 3T. Berkembangnya stigma ditengah masyarakat menjadi penghambat penelusuran. Untuk itu, penting bagi Satgas untuk menggunakan narasi yang positif. Kedepannya, pihaknya akan mengembangkan posko berbasis komunitas.

Selanjutnya, Bupati Kabupaten Ngada, Paulus Soliwoa menyampaikan, jika saat ini kondisi di wilayahnya sejak awal pandemi hingga usai pilkada masih masuk zona hijau. Sesuai dengan aturan yang ada, pihaknya juga membentuk Satgas dari berbagai tingkatan mulai dari desa hingga pusat. Semua unsur pemerintahan juga ikut terlibat dalam satuan tugas penanganan Covid-19.

Belum adanya masyarakat yang terpapar Covid-19 di awal pandemi membuat masyarakat melonggarkan protokol kesehatan. Paulus mengakui, jika cukup sulit untuk mencegah masyarakat menyelenggarakan aktivitas sosial. Sehingga, dari Satgas dan pemerintah kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat. Terutama mengenai penggunaan masker.

Baca Juga: Pandemi Covid-19, Pemberian ASI Eksklusif Anak Indonesia Justru Meningkat

"Pemerintah telah berupaya untuk pengadaan masker sampai dengan 100 ribu," ujar Paulus dalam teleconference yang disiarkan Rabu (20/1/2021).

Himbauan dari pemerintah berjalan hingga masa-masa sebelum kampanye. Terjadi pergeseran dari hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah saat pagelaran Pilkada. Banyak kampanye yang dilakukan pada malam hari. Sedangkan pada penerapan 3 M pemerintah sudah menetapkan batas waktu pukul 18:00 WIB. Perubahan perilaku tersebut tidak terpengaruh oleh euforia vaksin.

Paulus juga menyampaikan jika penyebab utama merebaknya Covid-19 di Kabupaten Ngada adalah karena adanya pelaku perjalanan. Sejak awal ada 11 ribu lebih pelaku perjalan yang berkunjung. Pemerintah telah menetapkan sepuluh pintu masuk ke wilayahnya dengan membangun posko untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pengunjung.

Para pelaku perjalanan ini juga didata kemana saja tujuan wisata tersebut. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, pemerintah juga meminta pelaku wisata itu untuk melakukan uji Rapid Tes. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan lokal. Ada dua etnis yang tinggal di kabupaten tersebut. Edukasi dalam baliho dan sebagainya juga sudah diterjemahkan dalam kedua bahasa daerah tersebut.

"Di Ngada ini banyak ritual-ritual daerah yang harus dihadiri suku dan peserta tidak mungkin dalam jumlah sedikit," terang Paulus.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Dungu Menko Airlangga Tak Jujur Pernah Positif Covid-19

Pihaknya bahkan sampai melakukan upaya-upaya paksa agar masyarakat bisa mentaati protokol kesehatan. Paulus menilai jika apa yang pihaknya lakukan sudah berjalan secara masif dan maksimal. Pemeriksaan difokuskan kepada pelaku perjalanan yang menetap di kabupaten. Mereka diminta untuk mengikuti rapid test.