Scroll untuk membaca artikel
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana
Senin, 25 Januari 2021 | 14:44 WIB
Sekda DIY Baskara Aji berbicara pada awak media di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (20/7/2020) siang. - (SuaraJogja.id/Putu)

SuaraJogja.id - Pemda DIY memastikan akan memperpanjang kebijakan Pengetataan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). PTKM tahap pertama, yang dimulai 11 Januari 2021 dan berakhir pada Senin (25/01/2021) hari ini, akan diperpanjang mulai Selasa (26/01/2021) besok hingga 8 Februari 2021 mendatang.

"Kemarin saya sudah menerima surat dari Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, tentang perpanjangan PPKM di pusat. Karena bentuknya instruksi, [maka] harus mengikuti [PTKM]," ungkap Sekda DIY Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin.

Meski PTKM diperpanjang, menurut Aji, Pemda DIY melakukan beberapa perubahan. Di antaranya memperpanjang jam operasional pusat keramaian, dari yang sebelumnya pukul 19.00 WIB menjadi 20.00 WIB setiap harinya.

Perubahan ini dilakukan agar para pelaku ekonomi memiliki waktu lebih lama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, khususnya bagi mereka yang buka pada malam hari.

Baca Juga: Berbulan-bulan Landai, Selandia Baru Laporkan Kasus Baru COVID-19 Lokal

Meksi tidak ada target spesifik dan terukur jumlah penurunan kasus COVID-19 di DIY, Pemda menyebutkan, selama PTKM tahap pertama, penularan Covid-19 sempat naik cukup signifikan selama dua hari hingga mencapai 400 lebih kasus per hari, tetapi dari evaluasi yang dilakukan gugus tugas, terjadi pula penurunan angka penularan sebesar 4,5 persen selama dua minggu terakhir.

Apalagi saat ini penularan COVID-19 tidak melulu karena kerumunan di ruang publik. Banyak kasus atau klaster muncul justru dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan lingkungan tetangga.

"Jadi PTKM di DIY tidak hanya mengandalkan [pembatasan] di tempat umum tapi di keluarga. Ini kembali pada kesadaran masyarakat. Kalau ada tanda-tanda [terpapar covid-19] maka bisa isolasi mandiri dan tes [swab].," ungkapnya.

Terkait pengaktifan poski-posko di desa dan kampung, Aji akan membuat surat edaran khusus di kabupaten/kota. Bupati/walikota pun diminta membuat surat hingga ke tingkat RT/RW untuk menindaklanjuti kebijakan pemda tersebut.

"Posko itu fungsinya melakukan skrining kepada masyarakat yang keluar masuk ke desa dan meningatkan masyarakat akan prokes," tandasnya,

Baca Juga: Bertambah 394, Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 21.472

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie mengungkapkan Dinkes terus melakukan proses vaksinasi COVID-19. Selama PTKM dilaksanakan, vaksinasi diberikan untuk menurunkan angka kematian dari dampak pandemi COVID-19.

Sementara itu, salah satu tukang becak di kawasan Malioboro, Agus (50), mengaku mengalami kerugian selama pemberlakuan PTKM.

Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, dia hanya mendapatkan dua sampai tiga penumpang setiap harinya dengan penghasilan sekitar Rp50.000 hingga Rp60.000 per hari

"Tapi sejak dua minggu terakhir ini, satu penumpang sehari saja sudah untung. Tidak ada wisatawan karena yang naik becak. Dapat dua puluh ribu saja sudah senang, kadang malah satu hari tidak ada sekalipun penumpang," tandasnya.

Tukang becak yang menggunakan becak listrik bantuan UGM ini berharap pemerintah memperhatikan nasib masyarakat. Tidak masalah diberlakukan perpanjangan PTKM asal tidak mengganggu jalannya perekonomian masyarakat kecil.

"Selama pandemi sudah susah, jangan sampai [ptkm] bikin kami tambah susah," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More