SuaraJogja.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman mengaku belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait dengan pemotongan insentif kepada tenaga kesehatan. Hingga saat ini Dinkes Sleman masih menunggu lebih jauh kepastian kapan aturan tersebut berlaku.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Joko Hastaryo, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (3/2/2021). Menurutnya surat memang pemberitahuan memang sudah diterima dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) namun untuk juknis lanjut belum ada.
"Terkait itu [pemotongan insentif] sampai hari ini juknisnya belum keluar. Kita baru menerima surat itu dari Kemenkes saja," kata Joko.
Diketahui sebelumnya insentif yang diterima dokter spesialis mencapai Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp7,5 juta dan tenaga medis lainnya yakni Rp5 juta.
Baca Juga: Dinkes Sleman Tambah 241 Bed bagi Perawatan Pasien Covid-19
Sementara itu, terkait dengan insentif untuk tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTKL-PP, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yakni sebesar Rp5 juta.
Untuk besaran santunan kematian sendiri, mencapai sebesar Rp300 juta. Insentif itu diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan disebabkan oleh paparan Covid-19 saat bertugas.
Sementara mengacu pada surat nomor S-65/MK.02/2021yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada 1 Februari 2021 lalu, disebutkan bahwa jumlah total insentif dan santuan kematian itu berubah. Perubahan itu di antaranya pada insentif yang diberikan kepada dokter spesialis menjadi Rp7,5 juta.
Begitu juga dengan pemberian nilai insentif yang lain, yakni Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani COVID-19 menjadi Rp6,25 juta. Masih dengan insentif untuk dokter umum dan gigi sebesar Rp5 juta, bidan dan perawat Rp3,75 juta, tenaga kesehatan lainnya Rp2,5 juta. Hanya santunan kematian yang tetap sama dikisaran Rp300 juta.
"Ya mungkin itu juga menyesuaikan kemampuan anggaran," ucapnya.
Baca Juga: Vaksinasi Putaran Pertama Molor, Dinkes Sleman Hadapi Masalah Ini
Menurut Joko, jika dilihat dari beban yang masih harus ditanggung oleh setiap nakes masih tetap sama saja. Bahkan justru saat ini beban itu semakin bertambah berat.
Berita Terkait
-
Waka Komisi IX DPR Geram THR Nakes RSUP Sardjito Cuma Cair 30 Persen, Desak Kemenkes Turun Tangan
-
Nakes Iri Dengan Kenaikan Gaji Guru Honorer, La Ode Janji Sampaikan Kesedihan ke Presiden
-
Insentif 6 Bulan Tak Kunjung Cair, Nakes RSUD Nabire Geruduk Kantor BKAD Papua Tengah
-
Isu Larangan Hijab di RS Medistra Jakarta? DPR Desak Pemerintah Lakukan Ini
-
Viral Dugaan Larangan Hijab di RS Medistra Jakarta, DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Ini
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan