SuaraJogja.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan komentarnya terkait kebijakan sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19. Seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan sanksi berupa denda ataupun pencabutan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat.
Alih-alih sanksi, seharusnya pemerintah lebih fokus dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian muncul kesadaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain melalui vaksinasi tersebut.
“Komisi IV dalam rapat bersama menkes mendorong pemerintah tidak mengedepankan pemberian sanksi. Tapi mengutamakan persuasi dan edukasi,” ungkap Emanuel di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (15/02/2021).
Menurutnya setelah metode edukasi dan persuasi tidak berjalan dengan baik maka pemerintah bisa saja memberikan sanksi. Karenanya pemerintah tidak perlu buru-buru memberikan sanksi.
Baca Juga: Empat Hari Operasi Prokes Perbatasan DIY, 207 Kendaraan Dipaksa Putar Balik
“Sanksi bisa menyusul ya nanti,” ujarnya.
Emanuel menambahkan, di tingkat daerah Pemda perlu memastikan pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Tidak hanya bagi tenaga kesehatan (nakes) tapi juga masyarakat. Hal itu dilakukan agar penanganan pandemi di daerah bisa berjalan lancar.
Selain vaksinasi, pemerintah harus memastikan insentif bagi nakes dan rumah sakit melalui pembayaran BPJS. Apalagi BPJS Kesehatan saat ini mengalami surplus Rp 18,7 Triliun.
“Masih ada nakes yang belum dibayar, ini yang harus ditangani melalui optimalisasi BPJS,” paparnya.
Sementara Asek Bidang Perekonomian Setda DIY, Tri Saktiana mengungkapkan sampai saat ini Pemda belum memberikan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin COVID-19. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur yang tidak mengedepankan sanksi denda selama dalam penanganan pandemi.
Baca Juga: Ratusan Kendaraan Lewati Perbatasan DIY, 81 Kendaraan Terpaksa Putar Balik
“Kalau sanksi sosial dilakukan tapi kalau sanki denda tidak. Kita persuasiflah, karena jangan-jangan takut disuntik,” ungkapnya
Berita Terkait
-
Bule Ngamuk di Bali Positif Narkoba, DPR Geram: Kenapa Malah Dideportasi?
-
Perjalanan Habbie, UMKM yang Berkembang dengan Dukungan BRI Hingga Pecahkan MURI!
-
Warung Bu Sum: Legenda Kuliner Jogja Bertahan Berkat Resep Rahasia & Dukungan BRI
-
BNI Indonesias Horse Racing Triple Crown & Pertiwi Cup 2025 Garapan SARGA.CO Siap Pentas di Yogya
-
Cari Vila dengan Private Pool di Yogyakarta? Ini 7 Rekomendasi Terbaik
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
Pilihan
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
Terkini
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan
-
Dari Perjalanan Dinas ke Upah Harian: Yogyakarta Ubah Prioritas Anggaran untuk Berdayakan Warga Miskin
-
PNS Sleman Disekap, Foto Terikat Dikirim ke Anak: Pelaku Minta Tebusan Puluhan Juta
-
Tendangan Maut Ibu Tiri: Balita di Sleman Alami Pembusukan Perut, Polisi Ungkap Motifnya yang Bikin Geram
-
Ribuan Umat Padati Gereja, Gegana DIY Turun Tangan Amankan Paskah di Jogja