SuaraJogja.id - Beredar sebuah poster digital di sejumlah grup percakapan WhatsApp, mengatasnamakan Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII).
Poster digital berlatarbelakang gradasi warna coklat tua menuju putih itu, menempelkan logo IKA UII dalam ukuran cukup besar. Dilengkapi juga dengan gambar tiga buah botol dan dua buah kaleng dalam lingkaran strip merah. Poster tersebut terdapat sebuah narasi sebagai berikut:
IKA UII MENOLAK LEGALITAS MIRAS DI INDONESIA!
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan," (QS Al-Maidah:90)
Poster digital tersebut diketahui terlihat di sebuah grup WhatsApp, sejak Minggu (28/2/2021).
Kala dimintai keterangan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Universitas Islam Indonesia (UII) Ratna Permata Sari mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan langsung dari Dewan Pengurus Pusat IKA UII dan mereka (DPP IKA UII) tidak merasa membuatnya.
"Ada dugaan bisa saja itu alumni yang membuat, lalu mengatasnamakan IKA UII seperti itu. Dan DPP IKA UII juga menilai, tidak mungkin IKA UII membuat poster dengan desain seperti itu," ungkapnya, Senin (1/3/2021).
Ratna mengaku, ia belum pernah melihat poster digital itu sebelumnya. Ia mengetahuinya setelah awak SuaraJogja mengirimkan kepadanya, untuk dikonfirmasi kebenarannya,
"Kami juga meminta bantuan, sekiranya ada pihak-pihak tertentu yang mengetahui sumber poster digital tersebut atau siapa yang membuatnya," terangnya.
Saat akun instagram resmi DPP IKA UII disambangi, sejak tiga hari belakangan tak ada gambar poster digital tersebut ikut terpasang di dalam feed laman instagram akun. Bahkan, unggahan-unggahan terbaru berisikan ungkapan selamat kepada alumni-alumni universitas tersebut yang baru saja dilantik menjadi kepala daerah lewat Pilkada 2020. Sisanya, berisikan unggahan obituari wafatnya Artidjo Alkostar.
Baca Juga: Viral Video Doa Bersama di Ruang Karaoke, Miras dan LC Seksi Jadi Sorotan
Sebelumnya diketahui, presiden Joko Widodo menandatangani regulasi perihal industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI), pada 2 Februari 2021.
Mengutip berita sebelumnya, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kendati regulasi sudah diteken, penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.
Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Jogja Fashion Week 2026: Panggung Kreativitas dan Regenerasi Desainer Muda
-
Bentangkan Merah Putih 1.000 Meter, Serukan Rakyat Masih Bersatu di Tengah Persoalan Bangsa
-
Hari UMKM Nasional, BRI Peduli Perkuat UMKM Desa Brilian melalui Pendampingan Berkelanjutan
-
Perusakan Makam Mertua Seniman Djaduk Berakhir Damai, Polisi Ungkap Alasan Juru Kunci
-
Prabowo Rombak Buku Pelajaran karena Font Kekecilan, Dewan Pendidikan DIY Sebut Tak Urgen