Rokok Elektrik Dilarang di KTR? Begini Penjelasan Satpol PP Kota Joga

SuaraJogja.id - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Yogyakarta masih mengkaji lebih lanjut terkait klasifikasi vape maupun rokok eletrik dalam penegakan rokok pada Perda Nomor 2 Tahun 2017.

Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta Suwarna menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Perda ini, rokok didefinisikan sebagai salah satu produk tembakau atau jenis tanaman lain yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau melalui cara lainnya.

Lebih lanjut, wujudnya dapat berupa rokok kretek, rokok putih dan cerutu atau bentuk lain, baik bersifat padat ataupun cair yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lain atau sintesisnya.

Dari situ, rokok juga mengandung nikotin, tar, bahan adiktif, atau karsinogen lain dengan atau tanpa bahan tambahan.

"Itu definisi dari rokok jika mengacu pada ketentuan umum Perda tadi," kata Suwarna kepada awak media, Rabu (24/3/2021).

Maka dari itu memang, disampaikan Suwarna, unsur dan kandungan di dalam rokok elektrik masih perlu diteliti lebih lanjut lagi agar lebih bisa dipastikan masuk atau tidaknya rokok elektrik maupun vape ke dalam apa yang tertuang pada ketentuan umum di Perda tersebut.

"Maka dua-duanya harus diteliti, unsur kandungan dari vape itu merupakan unsur yang ada di ketentuan umum atau tidak. Kalau unsur vape itu kemudian, merupakan atau sama dengan ketentuan umum tentang rokok ini maka masuk sebagai sasaran penindakan begitu juga sebaliknya," terangnya.

Disinggung mengenai jumlah penindakan yang telah dilakukan oleh Satpol-PP terhadap pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok (KTR), Suwarna tidak menyebutkan secara rinci angkanya. Namun, pihaknya mengakui selama ini belum sampai menerapkan sanksi denda ataupun pidana.

"Selama ini yang kemudian perintah dari pimpinan kita itu yang kita kedepankan adalah pembinaannya. Sanksi paling mentok itu sanksi administrasi baik teguran tertulis dan lisan," ucapnya.

Baca Juga: Sanksi Denda Pelanggaran di KTR Belum Berlaku, Pemkot Jogja: Masih Pandemi

Dijelaskan Suwarna bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2017 tersebut memiliki turunan berupa Perwal Nomor 22 Tahun 2017. Di dalam situ tertulis tentang ketentuan adanya tim pembina dan tim pengawasan.

Secara mekanisme kerja, hasil pembinaan termasuk laporan itu akan disampaikan oleh tim pembina kepada Satpol-PP. Lantas setelah laporan itu diterima pelanggaran atau laporan itu akan ditindaklanjuti oleh Satpol-PP dalam bentuk penegakan Perda bukan lagi pembinaan.

"Tetapi lagi-lagi, yang kita kedepankan selama ini adalah pembinaannya. Sehingga yang kita lakukan adalah penyadaran dan edukasi secara terus-menerus," terangnya.

Suwarna tidak memungkiri bahwa hasil temuan penindakan Perda tersebut selama ini khususnya di kawasan Malioboro mayoritas berasal dari pengunjung luar kota. Walaupun memang masih ada juga pedagang yang sudah bertahun-tahun di situ masih saja ada yang kedapatan merokok.

Sehingga pihaknya belum kemudian menegakkan sanksi berupa pidana atau bahkan denda. Namun lebih kepada sanksi administrasi, berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

"Efektif tidak? Kalau bicara efektif dan tidak ini sebenarnya tergantung dari komitmen kita dalam menjaga atau menegakkan perda ini. Tidak melulu pada ketentuan pidana atau kurungan dan denda," tegasnya.

Menurutnya meneggakkan perda kawasan bebas asap rokok tersebut cakupannya lebih luas. Artinya sasarannya adalah seluruh aktivitas yang dilakukan hingga pada akhirnya menyadarkan masyarakat Kota Jogja dan pengunjung terkait dengan ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi tidak menampik bahwa tindakan sejauh ini yang dilakukan petugas Jogoboro ketika menemukan pengunjung yang masih merokok adalah meminta segera rokoknya untuk dimatikan. Sehingga memang belum ada penerapan sanksi berupa denda atau pidana.

Penerapan denda sendiri, kata Heroe, bukan sesuatu yang mudah dilakukan begitu saja apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu mekanisme pemberian denda juga tidak mudah mengingat banyak wisatawan di Malioboro yang berasal dari luar kota.

"Kalau kita terapkan di Malioboro asumsi kita mereka berasal dari luar Jogja. Maka kalau memberi sanksi harusnya hari itu juga memberi sanksi. Karena tidak mungkin kita panggil beberapa hari setelahnya karena rumahnya jauh," ujarnya.

Namun Pemkot Yogyakarta juga tidak tinggal diam. Pihaknya berencana akan memberlakukan sanksi sosial bagi masyarakat yang kedapatan merokok sembarang di kawasan tanpa rokok (KTR). Sanksi sosial itu nantinya bisa berupa teguran secara lisan atau dipublikasikan wajahnya secara luas.

"Sanksi sosial tegur lisan, tertulis, dan [atau] dipublikasikan secara massal. Foto merokok itu bisa dipublikasikan," imbuhnya.

Guna semakin memperkuat penegakan Perda tersebut, Pemkot Yogyakarta juga merencanakan untuk semakin memperluas kawasan tanpa rokok di destinasi wisata lainnya. Seperti beberapa di antaranya adalah Kebun Binatang Gembira Loka dan Taman Sari.

"Kita menerapkan standar bagaimana Perda ini di seluruh pelayanan publik, sekolah, perkantoran, maupun layanan kesehatan. Termasuk di sarana transportasi. Trans Jogja sudah tidak boleh [merokok] tapi bus kota ada beberapa yang masih," tandasnya.