Jumlah Warga Miskin di Kulon Progo Meroket, DPRD Minta Pemkab Segera Atasi

SuaraJogja.id - Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kulon Progo selama pandemi COVID-19 mendapat sorotan dari anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Nasib Wardoyo. Ia meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi meningkatnya penduduk miskin yakni sebesar 18,01 persen pada 2020.

"Kami minta Pemkab Kulon Progo meninjau ulang program pemulihan ekonomi pada masa pandemi, dan mengevaluasi pemberian bantun sosial untuk pemberdayaan masyarakat," kata Nasib Wardoyo kemarin seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, tingginya angka kemiskinan karenanya banyaknya pengangguran akibat pandemi. Total angka kemiskinan absolut di Kulon Progo mencapai 78.060 jiwa. Di sisi lain Pemkab Kulon Progo gagal menarik investasi ke Kulon Progo di sektor industri berbasis padat karya, sehingga menyerap tenaga kerja.

Ia mengakui ada beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kulon Progo, seperti proyek jalur kereta api bandara dari Stasiun Kendundang-Bandara Internasional Yogyakarta, bandara sendiri, rencana pembangunan jalan tol, dan KSPN Borobudur. Namun hanya menyerap tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus, berbeda dengan industri berbasis padat karya yang akan menyerap tenaga kerja banyak.

"Menurut hemat kami, untuk mengatasi meningkatnya penduduk miskin pada masa pandemi, yakni mempercepat pembangunan Kawasan Industri Sentolo seluas 4.796 hektare dengan menarik investor yang membangun industri berbasis padat karya," kata Politisi NasDem dari Daerah Pemilihan I (Temon, Wates, dan Panjatan).

Adapun kawasan Industri Sentolo meliputi Kecamatan Sentolo dii Desa Banguncipto, Sentolo, Salamrejo, Sukoreno dan Tuksono. Selanjutnya, di Kecamatan Lendah meliputi Desa Ngentakrejo dan Gulurejo. Kemudian Kecamatan Nanggulan sebagian wilayah Donomulyo.

"Kami optimistis bila kawasan industri bergerak cepat dan mampu mendatangkan investor yang siap membangun industri berbasis padat karya dapat menyerap angkatan kerja dari Kulon Progo. Dampaknya akan menggerakkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di Kulon Progo," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo Sumarwuyanto mengatakan angka kemiskinan absolut di wilayah ini mencapai 78.060 jiwa, sehingga menghambat pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

"Dari persentase kemiskinannya yakni 18,01 persen. Kalau dari dari 2014 sampai 2019, angka kemiskinan di Kulon Progo mengalami penurunan signifikan, namun pada 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 mengalami kenaikan yang tinggi," katanya.

Baca Juga: Dianggap Membelot Ikut KLB, Ketua DPC Partai Demokrat Kulon Progo Dipecat

Ia mengatakan indikator kemiskinan adalah persentase penduduk miskin dari total penduduk, indeks kedalaman kemiskinan (P1) yakni rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

P1 di Kulon Progo sangat tinggi dari 2,72 naik menjadi 3,32. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini jauh dari garis kemiskinan, sehingga sulit dientaskan. Kemudian indeks keparahan juga naik dari 0, 61 ke 0,86, sehingga kesenjangan penduduk miskin sangat tinggi.

"Di Kulon Progo ini terjadi fenomena dari warga miskin menjadi semakin miskin, dan sangat miskin menjadikan P1 dan P2 sangat tinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama," katanya.