SuaraJogja.id - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di kabupaten/kota di DIY mulai membuka posko pengaduan permasalahan THR, sejak pertengahan April 2021 lalu. Posko aduan ditutup pada akhir Mei 2021.
Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY Ariyanto Wibowo menjelaskan, ada sejumlah langkah yang bisa diikuti, oleh masyarakat yang ingin melaporkan perusahaan mereka. Baik itu karena tidak membayarkan THR maupun memproses THR yang bermasalah.
"Pelaporan permasalahan THR bisa dilakukan secara daring maupun datang langsung ke kantor Disnakertrans. Untuk pelaporan daring, bisa dilakukan di laman jejaring dengan alamat www.nakertrans.jogjaprov.go.id," kata Ariyanto, kala dihubungi, Selasa (27/4/2021).
Sementara itu, pelaporan secara langsung bisa dilakukan di kantor Disnakertrans DIY maupun kantor Disnaker kabupaten/kota masing-masing.
Baca Juga: Curhat Buruh, PHK Sepihak dan Lambatnya Penanganan Aduan Disnakertrans DIY
Pada tahap pelaporan awal, tidak diperlukan berkas tertentu sebagai persyaratan, kata dia. Pekerja yang ingin melaporkan perusahaannya, bisa langsung mengadu ke Disnakertrans.
Ariyanto menyebutkan, untuk tindak lanjut awal, akan dilakukan klarifikasi oleh mediator, sesuai dengan domisili perusahaan yang diadukan.
Tindak lanjut sendiri akan dilakukan maksimal tiga hari setelah laporan masuk.
"Setelah klarifikasi kedua belah pihak ditindaklanjuti, Disnakertrans akan menginformasikan berkas apa saja yang perlu dibawa oleh pelapor," tuturnya.
Ariyanto menambahkan, bila ada beberapa pekerja dalam satu perusahaan yang sama mengeluhkan mengenai THR, maka disarankan membuat 1 laporan.
Baca Juga: Ribuan Buruh Di-PHK, Disnakertrans DIY Upayakan Kartu Pra Kerja
"Jika alamat perusahaan berada di Sleman, maka bisa dilaporkan ke Disnaker Sleman maupun Disnakertrans DIY," terangnya.
Ketika nantinya ada pengusaha yang melanggar atau tidak memberikan THR sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan, maka akan mendapatkan sanksi, tegasnya.
"Sanksi administratif sampai dengan penghentian izin usaha, pembekuan usaha," kata dia.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
-
Tren DIY Thrift: Solusi Kreatif Gen Z Melawan Fast Fashion
-
Usai Politisi, Media Asing Pertanyakan Layanan 'Lapor Mas Wapres' Gibran: Bermanfaat atau Aneh?
-
Penjualan Ritel Merangkak Naik Jelang Pergantian Tahun, MR DIY Berencana Perluas Jaringan
-
Beda Cara Lapor Mas Wapres Gibran Versi Online vs Offline, Gampang Mana?
-
Ibadah Terganggu, Umat Buddha Cetya Mengadu ke DPRD DKI, Begini Jalan Tengahnya
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi
-
Bupati Sunaryanta Meradang, ASN Selingkuh yang Ia Pecat Aktif Kerja Lagi
-
Data Pemilih Disabilitas Tak Akurat, Pilkada 2024 Terancam Tak Ramah Inklusi
-
Fadli Zon: Indonesia Tak Boleh Lengah Usai Reog, Kebaya, dan Kolintang Diakui UNESCO
-
Dukung Pemberdayaan Disabilitas, BRI Hadir di OPPO Run 2024