Lakukan Perubahan, Halim Berharap PPDB 2021 Berjalan Adil

SuaraJogja.id - Pemkab Bantul mulai mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang TK, SD dan SMP. Seolah menjadi permasalahan abadi, predikat sekolah "favorit" disebut masih kerap menjadi polemik antara calon peserta didik dan sekolah tujuan.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan agar masalah sekolah "favorit" tak kembali terjadi. Halim menginginkan PPDB tahun 2021 dapat berjalan dengan adil dan nyaman untuk berbagai kalangan.

"Banyak orang tua yang memaksakan untuk diterima di SMP-SMP tertentu yang dianggap favorit oleh mereka," kata Halim.

Ia mengatakan, sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Bantul pada periode sebelumnya, setiap kali PPDB berlangsung rumahnya selalu dijadikan posko pengaduan oleh orang tua siswa. Banyak yang datang padanya dengan menyampaikan keinginan agar sang anak diterima di sekolah tertentu yang dianggap favorit.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Cenderung Turun, Ranjang Pasien di Bantul Tersedia 70 Persen

Baginya, pengalaman unik bagi calon peserta didik tersebut turut menggetarkan hatinya. Sebab, menurutnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang sepele. Bahkan PPDB menyangkut pada berbagai faktor salah satunya psikologis.

Di sisi lainnya, pemerintah ingin membangun semua sekolah yang ada di Bantul memiliki tingkat mutu dan kualitas yang sama. Sebab, seluruh sekolah harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jadi SMP N nomor berapapun memiliki standar, fasilitas dan guru-guru berpendidikan yang sama.

"Sehingga masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa seluruh sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bantul memenuhi standar yang sama dan kualitas yang sama," kata Halim dalam sosialisasi PPDB di Gedung Induk Pemkab Bantul Senin (24/5/2021).

Pemerintah selama ini juga tidak pernah memberikan gelar sekolah favorit. Predikat tersebut diberikan oleh orang tua murid dan menyebabkan terjadinya penumpukan di beberapa sekolah yang dianggap "favorit." Banyak wali murid yang memaksa anaknya diterima di sekolah tersebut.

"Maka hal ini jangan sampai terus menerus terjadi. Oleh karenanya sistem penerimaan peserta didik baru ini kita atur lebih baik, lebih menjamin keadilan," imbuhnya.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Makassar Utamakan PPDB Jalur Zonasi

Selain menciptakan sistem PPDB yang lebih baik dan menjamin keadilan, Halim mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan standarisasi mutu terhadap sekolah. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pemerintah menjamin kecukupan daya tampung lulusan SD di berbagai SMP atau MTS.