SuaraJogja.id - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY mendukung sikap DPP PKS untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PKS menolak pelemahan KPK dengan menolak tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
"TWK telah menimbulkan kegaduhan pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya menghambat upaya pemberantasan korupsi," ujar Ketua DPW PKS DIY, Agus Mas'udi di kantor DPW PKS DIY, Selasa (01/06/2021).
Menurut Agus, TWK yang dilakukan bermasalah dalam konten dan metodologinya. Sebab ada materi yang ingin membenturkan Pancasila dan ajaran agama.
Padahal Pancasila dan konstitusi menjamin seluruh warga negara menjalankan ajaran agamanya. Karena itu TWK tersebut dinilai hanya akan menghambat pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Busyro Muqoddas dkk Gelar Aksi Gebuk Kentongan di DPD DIY, Pertanda Prihatin Pelemahan KPK
"TKW seolah-olah membenturkan sila satu dengan sila ketiga pancasila," tandasnya.
Terkait rekruitmen KPK di daerah sebagai ASN oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), PKS meminta DPRD di kabupaten/kota mengawasi pemilihan tersebut. Jangan sampai terjadi kegaduhan yang sama seperti di KPK.
"Kami tidak ingin pancasila jadi alat pemecah belah bangsa ini [dengan adanya twk]," ujarnya.
Sementara Anggota DPW PKS DIY, Anggita Sofyan Dharmawan mengungkapkan alih-alih membenturkan agama dengan Pancasila, semua pihak diminta meningkatkan semangat persatuan dalam menghadapi semua persoalan bangsa. Perbedaan suku, bahasa, agama dan pilihan politik adalah sebuah keniscayaan.
"Semua perbedaan itu dirajut dengan semangat saling menghormati dan saling menghargai yang dilandasi oleh semangat persatuan dan persatuan adalah ruh dari Pancasila," tandasnya.
Baca Juga: Konflik Palestina-Israel Belum Usai, ACT DIY Buat Komite Bantuan untuk Palestina
Karenanya DPW PKS berharap Hari Lahirnya Pancasila menjadi momentum bersatunya seluruh komponen bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . PKS tidak ingin Pancasila hanya menjadi jargon semata, bahkan menjadi alat untuk memukul komponen bangsa yang berbeda pendapat.
Berita Terkait
-
KPK Segera Panggil Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB Rugikan Negara Rp222 M
-
Adies Kadir Jadi Sorotan! KPK Ungkap Ada Pimpinan DPR yang Telat Lapor LHKPN
-
Dekati Deadline, 16.867 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN ke KPK
-
Kasus Korupis Bank BJB, Kenapa KPK Belum Panggil Ridwan Kamil? Ini Alasannya
-
Skandal Kredit Fiktif LPEI Rp11,7 T: KPK Periksa Mantan Direktur, Siapa Saja Debitur Kakapnya?
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Sudah Dibuka? Simak Syarat dan Kualifikasinya
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
Sultan HB X Angkat Bicara, Polemik Penggusuran Warga Lempuyangan Dibawa ke Keraton
-
Konten Kreator TikTok Tantang Leluhur Demi Viral? Keraton Yogyakarta Meradang
-
'Saya Hidupkan Semua!' Wali Kota Jogja Kerahkan 10 Mesin untuk Tangani 300 Ton Sampah Per Hari
-
Curhat Petani Gulurejo, Ladang Terendam, Harapan Pupus Akibat Sungai Mendangkal
-
Rahasia Pertemuan Prabowo-Mega Terungkap? Pengamat Ungkap Sinyal Penting di Balik Pintu Tertutup