SuaraJogja.id - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta Deddy Pranowo mengungkapkan, wacana Work from Jogja bisa saja dijalankan untuk memulihkan perekonomian dan pariwisata di DIY. Apalagi, infrastuktur, objek wisata, protokol kesehatan, dan sumber daya manusia di DIY sudah siap.
Namun, kebijakan tersebut juga harus dibarengi konsistensi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan. Menurut Deddy, jangan sampai saat wacana tersebut diberlakukan, pemerintah mengubah terus kebijakan dalam waktu singkat.
"Kita menunggu keputusan dari pemerintah untuk work from jogja. Yang kita minta sekarang ini jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang mendadak berubah-ubah," ungkap Deddy di Hotel D'Senopati, Kamis (10/06/2021).
Menurut Deddy, konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan tanpa berubah secara mendadak tersebut sangat dibutuhkan pelaku wisata di DIY. Sebab berdasarkan pengalaman selama ini, program pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi di DIY sulit diterapkan maksimal karena kebijakan yang sering berubah.
Baca Juga: Pengelola Minta Maaf, PHRI DIY Akan Tertibkan McDonald's
Akibatnya pariwisata yang menjadi sektor yang terdampak pandemi COVID-19 sulit untuk pulih. Dari sisi bisnis perhotelan di DIY misalnya, akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat saat libur Lebaran 2021 beberapa waktu terakhir membuat okupansi hotel sempat dibawah 10 persen. Kondisi ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Namun setelah selesainya pembatasan mudik pascalibur Lebaran, okupansi hotel kembali naik cukup signifikan antara 25-30 persen. MICE dari instansi baik negeri maupun swasta dari dalam dan luar daerah yang menyumbang okupansi hotel.
"Karenanya kita dukung work from jogja, namun jangan aji mumpung dan hanya jadi wacana," tandasnya.
Deddy menambahkan, PHRI belum diajak koordinasi oleh Pemda DIY dalam penerapan Work from Jogja. Termasuk wacana pemberian insentif dari pelaku pariwisata. Namun Deddy memastikan semua hotel dan restoran, baik yang bintang maupun non bintang siap menerapkan kebijakan Work from Jogja.
"Kita butuh koordinasi pemda karena sebelum work from jogja sudah banyak asn dan instansi yang meeting di jogja sampai 15 persen. Ini menjadi angin segar bagi kita," paparnya.
Baca Juga: Siap Realisasikan Work from Jogja, Pemda Bakal Beri Diskon Pecel Lele
Sementara Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata DIY, Marlina Handayani mengungkapkan, pelaku pariwisata di DIY harus mampu membuat terobosan. Dengan demikian perekonomian DIY bisa pulih tanpa melupakan protokol kesehatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
Terkini
-
Gembira Loka Zoo Hadirkan Zona Cakar, Pengalaman Baru untuk Pengunjung Berjalan Bersama Satwa Buas
-
Mudik ke Jogja? BPBD Ingatkan Potensi Bencana Alam: Pantai Selatan Paling Rawan
-
Libur Lebaran di Gembira Loka, Target 10 Ribu Pengunjung Sehari, Ini Tips Amannya
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya