Nakes Semakin Kewalahan, IDI DIY Dukung Pertimbangan Lockdown dari Sri Sultan

SuaraJogja.id -  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Deerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung pertimbangan lockdown yang diutarakan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Tenaga kesehatan yang semakin kewalahan menjadi salah satu pertimbangannya.

Ketua IDI DIY Joko Murdiyanto menilai bahwa lockdown memang keputusan sulit jika memang harus diambil oleh Sri Sultan. Walaupun tentunya Gubernur juga sudah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak.

"Kalau beliau sudah merencakan sesuatu itu pasti sudah dengan matang. Memang ini berat, resiko dari ekonomi pasti ya," kata Joko saat dihubungi awak media, Jumat (18/6/2021).

Joko menyebut sejak sebelum Desember 2020 lalu dokter-dokter itu difokuskan kepada penanganan Covid-19. Dimana pun berada, baik tingkat puskesmas, struktural, rumah sakit dan sebagainya.

Baca Juga: Waspadai Varian COVID-19 Delta Masuk ke DIY, Pembajun Minta Warga Disiplin Prokes

Namun saat ini tugas para dokter tersebut bertambah tidak hanya pada penanganan Covid-19.

Melainkan ada dua tugas yakni di samping masih tetap menangani Covid-19. Namun juga ditambah dengan menyukseskan program vaksinasi kepada 70 persen sasaran untuk mencapai herd immunity.

Hal itu tak jarang membuat para nakes kewalahan menjalankan tugasnya. Belum lagi kasus Covid-19 yang justru melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

"Artinya, kalau memang Ngarso Dalem [Sri Sultan] sudah menghendaki itu [lockdown], saya sangat mendukung," ujarnya.

Berkaca dengan penyebaran kasus Covid-19 yang begitu masif di Kudus. Hingga membuat puluhan tenaga kesehatan ikut terpapar corona serta berdampak pada penuhnya fasilitas kesehatan yang ada.

Baca Juga: Pantau Vaksinasi di DIY, Kemenkes Tekankan Soal Kemudahan Akses Dapatkan Vaksin

Tentunya, lanjut Joko, pihaknya tidak ingin kondisi serupa terjadi di DIY.

"Nah itu yang tidak boleh terjadi. Karena penanganan Covid-19 ini harus dilakukan secara serentak bareng-bareng oleh semua pihak baik dari aspek hulu sampai hilir," tuturnya. 

Aspek hulu yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam melakukan penerapan protokol kesehatan 5M dan 3T. Lalu di aspek hilir peran nakes yang terus berjuang menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Kondisi pertambahan kasus Covid-19 saat ini dinilai sudah genting. Terbukti dari dibukanya kembali bangsal-bangsal Covid-19 yang sudah sempat ditutup beberapa waktu lalu.

Bahkan tidak hanya dibuka kembali, disebutkan Joko, bangsal-bangsal itu sudah penuh. Shelter-shelter yang disediakan pun mulai terisi kembali hingga konsolidasi diversi rumah sakit mulai dipertimbangkan untuk diterapkan.

"Barangkali berangkat dari situ, Ngarso Dalem kagungan [punya] keputusan. Ya kita tunggu saya. Karena begini, kalau nanti tidak terkontrol kemudian banyak nakes yang terpapar, kira-kira yang rugi siapa? Iya semuanya," tegasnya.

Diibaratkan Joko, kondisi ini sebagai sebuah perang melawan pandemi Covid-19 dan dokter menjadi prajurit di garis depan. Jika prajurit di garis depan tumbang bukan tidak mungkin musuh dalam hal ini pandemi Covid-19 akan lebih berkuasa.

"Saya yakin itu keputusan yang sangat tidak enak bagi beliau. Kalau memang betul, dari sisi IDI ya kami sangat mendukung. Karena tenaga kami sekarang sudah mulai lelah. Semua lelah, masyarakat lelah, tenaga kesehatan lelah, dokter juga lelah," terangnya.

Joko menegaskan jika memang lockdown benar dilakukan maka sudah seharusnya dilakukan secara menyeluruh bukan sepotong-sepotong. Dalam hal ini diperlukan kesadaran bersama untuk menciptakan solusi di tengah pandemi Covid-19.

"Betul-betul membangun kesadaran bersama, kalau sepotong-sepotong susah. Kalau satu sisi nanti ya muter terus tidak selesai-selesai," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, penambahan kasus Covid-19 di DIY semakin mengkhawatirkan. Setiap hari ada tambahan pasien baru hingga lebih dari 500 kasus.

Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pun lebih dari 75 persen lebih hanya dalam waktu seminggu terakhir. Padahal sebelumnya BOR rumah sakit rujukan hanya sekitar 36 persen.

Melihat kondisi tersebut Pemda DIY mempertimbangkan penerapan lockdown atau pembatasan mobilitas masyarakat. Sebab kedisplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ini masih saja rendah dengan tingginya kasus COVID-19 di kota ini.

"Kita kan sudah bicara [penerapan] ppkm mikro, menangani di RT/RW. Kalau itu pun gagal dan mobilitas [masyarakat] seperti ini [tinggi], ya mau apalagi, ya lockdown, karena penularan sudah paling di bawah di keluarga, tetangga," ungkap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/06/2021).