SuaraJogja.id - Puluhan dosen dan karyawan Universitas Proklamasi (UP) 45 mendatangi DPRD DIY, Senin (21/06/2021). Diterima Ketua DPR DIY, Nuryadi, mereka mengadu atas nasib mereka karena diperlakukan secara tidak adil oleh yayasan.
"Banyak ketidakadilan yang kami terima sejak tahun lalu," ujar Ketua Serikat Dosen Karyawan UP 45, Habib Abdillah Nurusman saat ditemui usai audensi.
Menurut Habib, saat ini sudah 38 orang karyawan dan dosen kampus tersebut dipecat: 25 orang di-PHK pada rentang Maret-Mei tahun 2020 tanpa kompensasi dan 13 orang di-PHK pada rentang September 2020 – Juni 2021 dengan kompensasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar di-PHK dengan konsep Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT).
Padahal para dosen dan karyawan selama ini harus bekerja dengan jam kerja yang berlebih. Sedangkan yayasan tidak memberikan upah kerja yang sesuai. Bahkan sebagian karyawan dan dosen tetap diperlakukan laiknya pekerja dengan kontrak kerja yang tidak semestinya.
Baca Juga: Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta, KPK Panggil 2 Pegawai Dispora DIY
"Soal penggajian misalnya, dosen dan karyawan digaji dengan gapok (gaji pokok) kurang dari 50 persen dari UMR dan sisanya tunjangan tetap dengan catatan. Kalau catatan tak dipenuhi maka [gaji] dipotong," jelasnya.
Selain itu, sistem penjengangan karir maupun klasifikasi jabatan juga tidak jelas. Bila yayasan tidak menyukai seseorang, maka mereka akan dengan mudah memecat karyawan dan dosen dengan alasan PKWT tidak diperpanjang lagi.
Dosen dan karyawan sebenarnya sudah melaporkannya ke Senat Akademik (SA). Namun justru SA mendapatkan intimidasi dari pihak yayasan dengan ancaman dikeluarkan dari kampus atau statusnya dikembalikan sebagai dosen biasa.
Mereka juga sudah melaporkannya ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilauah V DIY. Namun L2Dikti hanya bisa memberikan rekomendasi atas persoalan mereka.
“Dosen-dosen yang non senat juga kena. Akhirnya kami membuat serikat dosen karyawan UP 45, dan hari ini mendatangi DPRD DIY," ujarnya.
Baca Juga: Angka Kematian Meningkat, Kasus COVID-19 di DIY Lagi-lagi Pecah Rekor
Karenanya mereka mendatangi DPRD DIY dengan harapan ada usulan aturan yang lebih melindungi dosen dan karyawan. Sebab selama ini dosen dan karyawan di perguruan tinggi swasta masih kurang perlindungan.
“Kami juga berupaya lewat jalur hukum, tujuannya adalah memperkuat posisi kami agar keadilan ditegakkan. Kami tak menuntut macam-macam, kami ingin kembali ke UP 45 untuk memperbaiki apa yang tidak benar saat ini,” paparnya.
Sementara Nuryadi mengungkapkan DPRD akan berupaya menindaklanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait dan melakukan klarifikasi.
"Nanti kita undang lagi untuk klarifikasi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Bias Antara Keadilan dan Reputasi, Mahasiswi Lapor Dosen Cabul Dituduh Halusinasi
-
Dosen Fishipol UNY Ajak Warga Muhammadiyah untuk Meneguhkan Islam Berkemajuan
-
Dielu-elukan Usai Pentingkan Pendidikan, Dosen Mayang Lucyana Fitri Ikut Buka Suara: Saya Bangga
-
Ingat Pesan Vanessa Angel, Mayang Buktikan Keseriusannya Kejar S1: Sampai Dipuji Dosen!
-
Mantan Dosen Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Lecehkan Mahasiswi Berkali-kali
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Saling Lapor Jelang Coblosan di Pilkada Sleman, Dugaan Money Politic hingga Kampanye saat Masa Tenang
-
Nasib Mary Jane: Komnas Perempuan Desak Pemerintah Perhatikan Hak-Hak Perempuan Rentan
-
3,9 Juta Penumpang Nikmati KA Subsidi, Libur Nataru Diprediksi Melonjak
-
Gelar Aksi di Gedung Dewan, Gabungan Rakyat Gunungkidul Tuntut Anggota DPRD Terlibat Video Tak Senonoh Dinonaktifkan
-
Belum Mendapat Informasi Lanjutan Soal Kepulangan Mary Jane, Keluarga Khawatirkan Hal Ini