Kasus Covid Meledak, PERSI DIY: Percuma Tambah Tempat Tidur Tapi Warga Tidak Patuh Prokes

SuaraJogja.id - Persatuan Rumah Sakit Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PERSI DIY) meminta pihak berwenang menangani penyebaran COVID-19 secara solid dan tidak saling lempar tanggung jawab.

Ketua PERSI DIY Darwito Suwito menjelaskan, sejauh ini pihaknya terus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemkab dan Pemda DIY dalam menangani COVID-19. Kendati demikian, rumah sakit (RS) pada dasarnya hanyalah hilir dari upaya. Sedangkan hulu ada di masyarakat. 

RS menurutnya, tentu akan sesuai dengan imbauan yang ada yaitu menambah kapasitas tempat tidur. Hanya saja, dipastikan harus pula menyesuaikan SDM yang bertugas. Sedangkan SDM tenaga kesehatan banyak yang terpapar karena kecapekan.

"Lonjakan kasus terjadi karena transmisi masih berlangsung, tidak taat prokes itu yang menyebabkan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan. Kalau libur panjang ada kerumunan, prokes tidak jalan," kata dia, dalam jumpa pers daring, Senin (28/6/2021).

"Berapapun ditambah tempat tidur, kalau hulunya masyarakat masih mengalir terus ya tetap kolaps," terangnya.

Di kesempatan itu, Darwito juga berharap ada shelter untuk isolasi pasien COVID-19 di desa (kalurahan).

Darwito menilai bahwa, kalurahan harus punya tanggung jawab merasakan adanya pasien yang menjadi tanggung jawab mereka.

Pemerintah kalurahan juga perlu menekan RT agar jangan sampai ada kerumunan. Dengan adanya shelter kalurahan, RS hanya diperuntukkan bagi pasien kondisi sedang dan berat.

"Jadi ada siklus memotong rantai. Masyarakat juga tahu kasus postif di desanya masing-masing, jadi ada kolaborasi. Ini perang, dokter dan nakes cuma pasukan khususnya, lama-lama bisa berguguran kalau masyarakat tidak terlibat," tegasnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di DIY Mengkhawatirkan, MCCC Desak Pemda Tarik Rem Darurat

Selama masyarakat tidak terlibat, 'perang' ini berkelanjutan dan tidak tahu kapan selesainya, lanjut dia.

Ia mengatakan, penanganan COVID-19 itu punya kearifan lokal. Tidak bisa berpatokan dengan negara lain.

"Saat ini, shelter di desa itu seolah menjadi yang dipaksakan. Mestinya ini adalah tanggung jawab masing-masing," terangnya.

"Apakah bencana itu dipaksakan? kan tidak. Jadi perlu disadarkan, ayo dirikan shelter-shelter," kata dia.

Terkait SDM yang akan bertugas di selter kalurahan, pemerintah kalurahan bisa berkoordinasi perihal tenaga nakes bersama sejumlah universitas. Mengingat, ada banyak universitas di DIY yang sudah memiliki Fakultas Kedokteran dan medis lainnya.

"Kalau kita bisa sinkronisasi, maka di selter bisa ada 1 dokter dengan 3 perawat yang bisa memantau. Bukan merawat, tapi bisa memantau bagaimana makannya, dan lainnya. Atau disediakan sendiri dengan gotong-royong," ucapnya.