SuaraJogja.id - Pasar tradisional di Kota Jogja yang tidak menjual kebutuhan bahan pokok akan ditutup selama 12 hari ke depan. Penutupan akan dimulai pada Kamis (8/7/2021) hingga Selasa (20/7/2021).
Salah satu pasar yang terkena penutupan adalah Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY), yang berlokasi di Jalan Bantul, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Jogja. Pasar ini menjual hewan dan berbagai aneka makanan untuk hewan peliharaan.
Seorang pedagang di Pasty, Esti mengaku tidak tahu mengenai rencana tersebut. Ia menyatakan agar tempatnya berjualan agar tidak ditutup.
"Inginnya jangan sampai ditutup. Walau enggak menjual kebutuhan pokok tapi hewan peliharaan kan juga butuh makan," katanya saat ditemui SuaraJogja.id, Rabu (7/7/2021).
Dia meminta pemerintah bisa memberi kelonggaran kepada penjual yang ada di Pasty. Menurutnya, Pasty telah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Di sini kan juga ada petugas gabungan yang bisa memantau kondisi pasar. Kalau memang ada yang melanggar protokol kesehatan bisa diperingatkan," katanya.
Namun, jika rencana penutupan itu benar-benar dilakukan, lanjutnya, dia hanya bisa legawa. Esty tidak memungkiri penutupan itu akan membuatnya kehilangan sumber pendapatan.
"Ya kalau memang mau diterapkan mau bagaimana lagi. Hanya bisa mendukung programnya saja tapi yang jelas selama tidak jualan, enggak ada pendapatan," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja berencana untuk menutup pasar tradisional yang tidak menjual bahan kebutuhan pokok.
Baca Juga: Tak Terkendali! Mobilitas Masyarakat Kudus Masih Tinggi Saat PPKM Darurat
Penutupan akan dimulai Kamis (8/7/2021) besok sampai 20 Juli 2021 selama penerapan PPKM darurat.
Kepala Disperindag Kota Jogja, Yunianto Dwisutono menyampaikan, pasar tradisional yang akan ditutup antara lain Pasar Beringharjo Sisi Barat, pusat bisnis Beringharjo, Pasar Kuncen, Pasar Pasty, dan pasar sepeda tunjung sari.
Hal ini dilakukan usai melihat perkembangan dan kondisi selama empat hari penerapan PPKM darurat.
"Setelah melihat perkembangan dan kondisi di lapangan, maka diputuskan untuk pasar yang tidak menjual bahan kebutuhan pokok ditutup sampai 20 Juli besok," paparnya, Rabu (7/7/2021).
Tidak hanya itu, untuk luberan pedagang di luar pasar juga akan ditutup. Disperindang akan berkoordinasi dengan mantri pasar.
"Kamk akan koordinasi dengan mantri pasar karena kewenangannya ada pada mereka. Dari hasil koordinasi, maka luberan pedagang di luar pasar yang berjualan di jalanan juga ditutup," terangnya.
Berita Terkait
-
Tak Terkendali! Mobilitas Masyarakat Kudus Masih Tinggi Saat PPKM Darurat
-
Langgar PPKM Darurat, Satu Perusahaan Nonesensial di Kelapa Gading Ditutup
-
Tawuran Ojol vs Mata Elang saat PPKM Darurat: Ada Korban Luka, 2 Motor Dibuang ke Kali
-
Viral Anak Buah Bupati Sukabumi Dihukum Push Up Gara-gara Tak Pakai Masker
-
Langgar PPKM Darurat, 103 Perusahaan Non-Esensial di Jakarta Disegel
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya