SuaraJogja.id - Pemerintah pusat menerapkan PPKM darurat se-Pulau Jawa dan Bali untuk mengurangi jumlah kasus Covid-19. PPKM darurat sudah diterapkan mulai 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang.
Menurut epidemiolog dari Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Riris Andono Ahmad, hasil dari penerapan PPKM darurat yang baru berjalan empat hari belum dapat dilihat. Total kasus Covid-19 di level nasional, katanya, adalah hasil penularan virus corona sebelum adanya PPKM darurat.
"Minggu yang lalu belum ada PPKM darurat, sehingga efek yang ada dari sekarang baru bisa diamati pada akhir minggu nanti," ujar dia kepada SuaraJogja.id, Rabu (7/7/2021).
Hasil PPKM darurat pada minggu pertama baru bisa terlihat pada akhir minggu nanti karena Covid-19 ada massa inkubasinya. Massa inkubasinya baru bisa dideteksi lima sampai tujuh hari.
"Orang yang terinfeksi Covid-19 hari ini merupakan hasil dari akunulasi kasus selama satu minggu yang lalu," ungkapnya.
Doni, sapaan akrabnya, menjelaskan, efektif atau tidaknya PPKM darurat tergantung dengan implementasinya di lapangan. Indikator keberhasilan PPKM darurat ialah menghentikan mobilitas manusia. Dengan begitu, virusnya juga sulit untuk menyebar ke orang lain.
"Jadi PPKM ini baru bisa dikatakan efektif jika menghentikan pergerakan orang dan akan menurunkan penularan. Yang jadi permasalahan sekarang adalah apakah ada penurunan mobilitas yang signifikan?" paparnya.
Kata dia, penyemprotan disinfekstan di jalan raya tidak efektif karena ada dua hal. Pertama, yang pasti virus tidak bisa bertahan hidup di luar lantaran terkena sinar matahari. Kedua, siapa orang yang akan menyentuh jalan raya.
"Saat ini penularan Covid-19 dengan permukaan benda sudah tidak dianggap signifikan. Yang signifikan ya droplet itu," katanya.
Baca Juga: Pedagang Pasar PASTY Soal Penutupan Selama PPKM Darurat: Hewan Juga Butuh Makan
Penyemprotan disinfekstan justru dianggap menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.
Ihwal penyekatan di sejumlah ruas jalan di DIY, katanya, juga tidak berpengaruh. Sebab, Covid-19 menular saat orang sedang berkumpul atau berkerumun.
"Yang menjadi isu sebenarnya adalah kerumunan. Kalau tidak ada kerumunan relatif tidak ada penularan," terangnya.
Diakuinya, penyekatan sebagai upaya untuk mempersulit agar orang tidak berkerumun dengan mempersepit ruang gerak.
Namun, yang menjadi persoalan apakah dengan membatasi jalan, kerumunan akan berkurang atau malah berpindah ke tempat yang lebih tersembunyi.
"Itu yang perlu diperhatikan karena bisa jadi orang-orang tidak berkerumun di jalan raya tapi di tempat sepi," jelasnya.
Berita Terkait
-
Pedagang Pasar PASTY Soal Penutupan Selama PPKM Darurat: Hewan Juga Butuh Makan
-
Tak Terkendali! Mobilitas Masyarakat Kudus Masih Tinggi Saat PPKM Darurat
-
Langgar PPKM Darurat, Satu Perusahaan Nonesensial di Kelapa Gading Ditutup
-
Tawuran Ojol vs Mata Elang saat PPKM Darurat: Ada Korban Luka, 2 Motor Dibuang ke Kali
-
Viral Anak Buah Bupati Sukabumi Dihukum Push Up Gara-gara Tak Pakai Masker
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya