SuaraJogja.id - Mencuatnya kabar pekerja diminta bayar Rp35 ribu untuk ikut vaksinasi massal di Yogyakarta mendapat tanggapan dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY. FKBB meminta jaminan kepada para pengusaha tak memotong upah pekerja sewaktu-waktu.
"Bisa tidak perusahaan ini menjamin tidak ada pemotongan upah dari karyawannya. Jangan-jangan besok dipotong," kata Juru Bicara FKBB, Dani Eko Wiyono dihubungi wartawan, Rabu (28/7/2021).
Dani menjelaskan bahwa vaksinasi yang saat ini ditawarkan pemerintah tak berbayar alias gratis. Jika berangkat dari tak ada pungutan biaya seharusnya vaksinasi yang tengah dilakukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY tak perlu menarik kontribusi.
"Jika ada yang gratis, ya harusnya gratis. Sekarang Polda pun memberikan gratis, lha kenapa Kadin bayar?. Akad pertamanya kan sudah gratis, berbeda jika dari awal memang vaksin ini berbayar atau gotong royong," kata dia.
FKBB juga menyoroti kontribusi Rp35 yang diterima Kadin. Menurut Dani seharusnya kontribusi itu diserahkan langsung ke Dinas Kesehatan yang mengalokasikan jumlah vaksinasi dan kebutuhan lainnya.
"Informasi yang kami dapat, uang itu harus ditransfer ke rekening milik Kadin, kenapa tidak Dinkes langsung?. Aneh rasanya jika uang itu dikatakan untuk itu tapi tidak dilemparkan langsung ke Dinkes, tapi masuk ke rekening Kadin," ujar dia.
Dani juga meminta agar ada transparansi kontribusi vaksin sebesar Rp35 ribu kepada publik. Hal itu agar tidak ada kecurigaan di masyarakat.
"Harus ada transparansi penggunaan dan penarikan dana itu. Bahkan sekalipun bunga bank berapa?," katanya.
FKBB berharap persoalan ini bisa menjadi perhatian bersama. Dengan demikian harus ada pertemuan bersama dari pihak serikat pekerja, Kadin DIY, Dinkes DIY, Disnakertrans DIY dan juga DPRD DIY
Baca Juga: PPKM Level 4 Belum Usai, Dishub Masih Tutup Jalur Masuk ke Kota Yogyakarta
"Perlu duduk bersama, sehingga ini bisa untuk meluruskan informasi adanya kontribusi vaksinasi Rp35 ribu," terangnya.
Terpisah, Ketua Program Percepatan Vaksinasi Kadin DIY, Timothy Apriyanto menjelaskan kontribusi tersebut merupakan kesepakatan para pengusaha dan langsung dibayarkan oleh pengusaha sendiri.
"Pemerintah menyediakan vaksinasi secara gratis. Namun tata laksana vaksinasi ini membutuhkan biaya yang kami para pengusaha harus pikul bersama," ujar Timothy saat konferensi pers, Selasa (27/7/2021).
Ia menjelaskan, sebelum vaksinasi dilakukan, Kadin dan para pengusaha sudah menggelar pertemuan 16 Juli lalu.
"Sebelumnya kami juga menggelar pertemuan yang diikuti sekitar 50 perwakilan perusahaan. Kami menegaskan pekerja tidak boleh dibebankan sumbangan kontribusi vaksinasi," jelasnya
Sementara Kepala Koperasi dan UMKM DIY, Sri Nurkyatsiwi menjelaskan bahwa pembayaran Rp35 ribu oleh para pengusaha sudah menjadi komitmen bersama. Jumlah itu digunakan untuk membayar tenaga kesehatan (nakes), logistik, APD.
Berita Terkait
-
Ibu Hamil Vaksin Covid-19 Apa Boleh? Ini Jenis Vaksin yang Diperbolehkan
-
Khusus yang Sudah Vaksin Covid-19, Kafe di Kota Malang Ini Gratiskan Segelas Kopi
-
Isoman di Hotel Tak Urgen, Anggota DPR Justru Minta Maksimalkan Poliklinik Bantu Rakyat
-
Wih! Vaksin Pfizer Dicampur dengan AstraZeneca Membuat Antibodi Lebih Kuat
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius
-
Dari Pintu ke Pintu, Mantri BRI Dewi Natalia Bantu Pedagang Lampung Akses Pembiayaan
-
Anggaran Minim, BPBD DIY Geser Alokasi Atasi Bencana di Jogja
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh