SuaraJogja.id - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menegaskan bahwa Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp50 juta yang akan diterima tiap kelurahan di Kota Jogja harus jelas penggunaannya. Dirinya meminta lurah agar menyiapkan program dan harus ada evaluasi.
"Ingat lurah itu adalah bagian vertikal dari Pemkot, berbeda dengan pemerintah kabupaten. Jadi dia vertikal, harus melaporkan juga dan diikuti dengan program," ujar Haryadi ditemui wartawan saat vaksinasi massal di XT Square, Senin (2/8/2021).
Ia mengatakan, program tersebut harus sesuai amanat Gubernur DIY yaitu untuk penanganan Covid-19.
"Jadi program untuk pencegahan, penanganan maupun pemulihan ekonomi. Semua itu harus bisa dilihat," ujar dia.
Baca Juga: Tambah 22.404, Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 3.462.800 Orang
Haraydi mencontohkan, penanganan Covid-19 sendiri bisa dilakukan untuk membantu konsumsi tempat isolasi mandiri di tingkat RW dan RT. Sosialisasi pencegahan juga bisa dilakukan.
"Misal yang (pemulihan) ekonomi, bisa membantu dengan dorongan kepada pelaku usaha. Tapi sekali lagi harus jelas program itu," ujar dia.
Ia menyatakan, kelurahan harus mengikuti alur penggunaan Danais Rp50 juta sesuai arahan Walikota.
"Jadi harus ada program dulu, jangan dananya belum turun sudah membuat evaluasi. Jadi ada program lalu dianggarkan, dilaksanakan, pertanggungjawaban (dana) yang terakhir evaluasi. Jangan terbalik-balik urutannya," kata dia.
Pemkot, kata Haryadi, akan ikut mengawasi penggunaan danais itu, sehingga sasaran dan penggunaannya benar-benar untuk penanganan Covid-19.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Anak Akidi Tio Tersangka Kasus Dugaan Penipuan Sumbangan Rp 2 Triliun
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menganggarkan sebesar Rp50 juta bagi kelurahan di DIY untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu diambil dari Danais yang tahun ini DIY mendapatkan Rp1,3 triliun.
Berita Terkait
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
-
6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp 250 Miliar!
-
Rekam Jejak Karier Doni Monardo: Dari Kopassus sampai Panglima Pemberantas Covid-19
-
Terbitkan Perpres 48/2023, Jokowi Resmi Bubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan KPC-PEN
-
Menko PMK: Cuti Bersama Idul Adha Jadi Momentum Transisi Pandemi ke Endemi
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu