SuaraJogja.id - Pemda DIY menyiapkan anggaran dari Dana Keistimewaan (danais) sekitar Rp22,6 Miliar bagi 392 Kalurahan di DIY untuk penanganan COVID-19. Namun hingga saat ini belum ada satupun kalurahan yang bisa mencairkan danais tersebut.
"Sebenarnya proposal yang masuk banyak tapi belum ada yang danais kalurahan yang cair," ujar Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad ketika dikonfirmasi, Kamis (12/08/2021).
Menurut Noviar, Satpol PP DIY sebagai Satuan Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Penanganan COVID-19 bertugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dikirim kalurahan. Berkas yang sudah masuk sebenarnya cukup banyak namun baru sekitar 150 kalurahan yang sudah melengkapi data untuk proses verifikasi.
Rata-rata kalurahan mengalami kendala dalam proses administrasi. Diantaranya syarat penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang tidak disertakan dalam berkas.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di DIY Mulai Landai, Satgas Covid-19 IDI Sebut Masih Banyak Dokter Terpapar
Namun kalurahan hanya menyerahkan perubahan dari APBKal. Padahal perubahan APBKal bisa dilaporkan setelah melalui rapat di tingkat kalurahan yang membutuhkan waktu lama.
"Sementara yang kita minta hanya perubahan penjabaran apbkal, cukup dengan keputusan lurah, sudah selesai, baru dibicarakan dengan apbkal," ujarnya.
Noviar menambahkan, 150 kalurahan yang sudah melengkapi berkas secara benar tinggal menunggu pencairan danais. Pasca verifikasi yang dilakukan Satpol PP, pencairan bisa dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DIY.
Karenanya diharapkan kalurahan-kalurahan bisa segera melengkapi syarat administrasi yang ditetapkan. Dengan demikian danais untuk penanganan COVID-19 bisa segera dicairkan.
"Setelah verifikasi dari kami kan tinggal tunggu jadwal pencairan," jelasnya.
Baca Juga: Persiapkan Pembelajaran Tatap Muka, DIY Kebut Vaksinasi Pelajar
Sebelumnya Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho mengungkapkan bila tidak ada kendala maka Agustus 2021 danais untuk kalurahan di DIY bisa dicairkan. Setiap kalurahan mendapatkan danais sebesar Rp50-145 juta.
Besar kecilnya danais yang diterima disesuaikan dengan sejumlah faktor. Diantaranya program Jaga Warga, jumlah kasus COVID-19 di tingkat RT dan banyak tidaknya warga yang melakukan isolasi mandiri (isoman).
Danais dimanfaatkan untuk percepatan penangangan COVID-19. Percepatan dilakukan tergantung kondisi masing-masing kalurahan, mulai dariedukasi, pemulasaraan jenazah, operasional shelter, sembako hingga penguatan satgas.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
-
Kolaborasi Kampus dan Petani: Gerakan Nasional Budidaya Anggur di Yogyakarta
-
6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp 250 Miliar!
-
Absen Empat Tahun, Sri Sultan HB X Kembali Gelar Open House Idul Fitri
-
Rekam Jejak Karier Doni Monardo: Dari Kopassus sampai Panglima Pemberantas Covid-19
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
Terkini
-
Kisah Udin Si Tukang Cukur di Bawah Beringin Alun-Alun Utara: Rezeki Tak Pernah Salah Alamat
-
Dari Batu Akik hingga Go Internasional: Kisah UMKM Perempuan Ini Dibantu BRI
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan