PJJ Berdampak pada Kualitas Kelulusan Siswa, Ini Upaya Disdikpora Bantul

SuaraJogja.id - Sekolah-sekolah di Bantul masih menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pasalnya, kabupaten dan kota di DIY status PPKM masih ada di level 4.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Isdarmoko menuturkan, PJJ berdampak pada kualitas penurunan saat kelulusan. Hal itu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh daerah.

"Kalau membandingkannya dengan asesmen memang jelas menurun sekali. Jadi memang kesiapan siswa-siswa kaitannya dengan serapan materi jelas kurang," ujar Isdarmoko kepada SuaraJogja.id, Rabu (25/8/2021).

Untuk meningkatkan kualitas kelulusan, formula pembelajaran yang paling efektif untuk diterapkan ialah penggabungan belajar secara daring dan luring. Konsep itu disebut blended learning.

Baca Juga: Ketua DPR Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka

"Jadi siswa belajarnya bergantian baik secara daring dan luring. Karena kalau tatap muka risiko terjadi penularan Covid-19, sedangkan kalau online, tidak semua murid punya ponsel," terangnya.

Selain blended learning, langkah yang dapat dilakukan yaitu mewacanakan Layanan Konsultasi Pelajaran (LKP).

Dikatakannya, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan LKP, diantaranya ada izin dari orang tua, jumlah siswa setiap kelompok maksimal delapan untuk SD dan 10 untuk SMP.

"Kegiatan maksimal dilakukan tiga jam dan maksimal dua kali pertemuan dalam seminggu untuk setiap kelompok. Wacana ini sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala SD dan SMP di Bantul," jelas dia.

Disdikpora pun selalu memacu guru-guru agar bisa berinovasi sehingga anak-anak bisa efektif dalam pembelajaran.

Baca Juga: Pembelajaran Online, Perlu Ada Sinergi Hubungan Emosional Guru dan Murid

"Supaya mereka tidak bosan, lebih-lebih di sekolah SD dan SMP menyiapkan asesmen nasional," katanya.

Terkait dengan perkembangan PJJ belum akan diselenggarakan dalam waktu dekat, mengingat DIY masih jadi perhatian pemerintah pusat.

"Koordinasi PJJ dari Pemda yang jelas selalu mengacu ke instruksi gubernur. Intinya kami belum berani (melaksanakan PJJ)," katanya.