SuaraJogja.id - Harapan sejumlah transpuan yang ada di Kota Yogyakarta untuk mendapatkan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa tercapai. Sebanyak dua transpuan dari tujuh orang telah memiliki KTP.
Mereka termasuk ke dalam kelompok rentan administrasi kependudukan untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP dan juga Kartu Keluarga (KK).
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Bram Prasetyo mengatakan bahwa penerbitan dua KTP transpuan itu dilakukan pada Selasa (31/8/2021).
“Benar sudah ada dua kami sudah terbitkan kemarin dua orang dari tujuh orang yang mengajukan,” ujar Bram dihubungi wartawan, Rabu (1/9/2021).
Baca Juga: Dikawal Ajudan saat Menyamar Bikin e-KTP di Bogor, Dirjen Dukcapil Temukan Banyak Masalah
Ia menjelaskan bahwa dua dari tujuh orang transpuan itu tergabung dalam kelompok transpuan di Kota Jogja. Sebelumnya komunitas bernama Kebaya itu mengajukan ke Pemkot dan ditindaklanjuti ke Pemda DIY.
“Sebenarnya ada delapan transpuan yang masuk ke dalam daftar kami, tapi satu orang dinyatakan meninggal dunia dan tujuh orang itu yang kami ajukan ke Pemda. Setelah itu Pemda menyerahkan ke kabupaten/kota untuk kami tindaklanjuti,” terang Bram.
Ia menjelaskan bahwa sesuai aturan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, ada syarat yang harus dilengkapi transpuan.
Pertama harus ada pengantar dari RT/RW bahwa transpuan tinggal dan berada di wilayah lingkungan RT di Kota Jogja. Selanjutnya ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa dirinya tak memiliki dokumen kependudukan atau pernah tercatat membuat NIK. Selain itu transpuan juga harus melampirkan SPTJM dari lingkungan ketua komunitas.
“Selain itu ada SPTJM baik dari ketua atau pengurus komunitas yang bersedia memasukkan nama yang bersangkutan (transpuan) ke dalam KK-nya,” tambah Bram.
Baca Juga: Transpuan Kala Pandemi, Si Paria yang Terserak dalam 6 Babak
Sebanyak lima transpuan yang belum mendapatkan KTP, kata Bram masih berupaya memenuhi syarat-syarat yang ada.
Berita Terkait
-
Usut soal Buronan Paulus Tannos, KPK Korek Lagi Keterangan Eks Napi Kasus e-KTP Andi Narogong
-
Singapura Tegaskan Komitmen untuk Lakukan Ekstradisi Paulus Tannos
-
Tekanan Menikah Makin Tinggi, Cinta Tak Diakui: Curhat Pilu Transpuan di Indonesia
-
Dokumen Ekstradisi Paulus Tannos Lengkap; Pemerintah Siap Jemput, Kapan?
-
Punya Paspor Guinea-Bissau, Kewarganegaraan Indonesia Paulus Tannos Ternyata Belum Dicabut
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu