Bersiap Simulasikan PTM Jenjang SD, Disdikpora Jogja Tunggu Evaluasi SMP Terlebih Dahulu

SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta akan membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jenjang SD setelah mengevaluasi PTM di jenjang SMP. Hingga kini, pihaknya masih membahas kepastian untuk membuka PTM untuk pelajar 12 tahun ke bawah.

"Ya kami tunggu sepekan dulu setelah mengevaluasi yang pelajar SMP. Kami akan melihat kondisi penyebaran kasus Covid-19 bagaimana ke depan," terang Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori dihubungi wartawan, Kamis (9/9/2021).

Ia melanjutkan PTM jenjang SD bisa dibuka tanpa harus menunggu evaluasi selesai 1 pekan. Jika progres pelaksanaan di SMP berjalan baik dan kasus Covid-19 di Jogja stabil, tak menutup kemungkinan pihaknya membuka PTM untuk jenjang SD.

"Sejauh ini kan pelajar telah divaksin. Jadi kami mendorong sekolah yang siswanya sudah divaksin dapat dibuka PTM-nya," terang Budi.

Ia melanjutkan hanya jenjang SD kelas 6 saja yang dibuka jika kondisi Covid-19 berjalan stabil. Sementara kelas 1-5, Budi belum bisa memberi kepastian.

"Kalau SD kelas 6 ke bawah rata-rata kan masih dibawah 12 tahun, vaksin juga belum dapat. Berbeda dengan 12 tahun ke atas yang telah divaksin. Nah nanti kebijakan dari Pemda (DIY) seperti apa kami masih menunggu," kata dia.

Menyusul persiapan pembukaan PTM jenjang SMP, pihaknya akan meminta pernyataan masing-masing sekolah. Hal itu untuk mengetahui kesediaan pengelola sekolah menerapkan PTM selama PPKM Level 3.

"Siapa sekolah yang sudah siap nanti dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Termasuk surat pernyataan dari orang tua siswa. Kami juga akan minta," ujar dia.

Lebih lanjut, Budi menerangkan karena PTM dibuka secara bertahap, kapasitas untuk setiap sekolah hanya dibatasi 30 persen. Artinya dalam 1 kelas siswa bisa saja masuk seluruhnya namun ruangannya dipisah.

Baca Juga: Selain Buahnya Bermanfaat, Kenali Makna Filosofis dari 4 Pohon Keraton Jogja Ini

"Kemarin beberapa sekolah sudah uji coba PTM. Jadi  maksimal kapasitasnya 30 persen. Misal 1 kelas siswanya masuk semua, mereka akan ditempatkan di kelas berbeda sehingga kapasitas 30 persen disesuaikan," terang Budi.