57 Pegawai KPK Dipecat, Pukat UGM: Respons Presiden Cermin Komitmen Berantas Korupsi Lemah

Padahal TWK itu sendiri telah dinyatakan oleh Komnas HAM penuh dengan pelanggaran HAM. Selain itu Ombudsman turut menyatakan bahwa banyak terjadi maladministrasi dalam tes tersebut.

"Sedangkan MK dan MA hanya sebatas norma TWK konstitusional dan legal, bukan menguji pelaksanaanya," imbuhnya.

Imbasnya, ditambahkan Zaen, kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah itu semakin rendah. Terlebih dengan KPK yang semakin dikuasai oleh pimpinan KPK khususnya Firli Bahuri.

"Yang paling berbahaya KPK akan menjadi alat kepentingan tertentu, tidak steril dari intervensi politik. Apapun yang terjadi, perlawanan harus terus dilakukan," ujarnya.

Baca Juga: Nilai Pemecatan 57 Pegawai KPK Tak Sesuai Putusan MA, Pukat UGM: Tindakan Sewenang-wenang

Menurutnya dengan status sudah diberhentikan mulai Oktober mendatang, 57 pegawai KPK tersebut harus terus melakukan perlawanan. Melalui upaya-upaya yang tersedia. Mulai dari pertama melanjutkan sengketa informasi untuk membuka proses, metode, cara, prosedur hingga hasil TWK itu sendiri.

"Setelah itu yang bisa dilakukan pegawai KPK adalah melanjutkan ke guguatan PTUN untuk membatalkan SK pemberhentian setelah para pegawai mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai TWK. Dan juga berbekal kepada rekomendasi Komnas HAM dan temuan Ombudsman RI," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan dalam rapat bersama pimpinan redaksi sejumlah media di Istana Negara, bahwa jangan sampai semua permasalahan terkait nasib 57 Pegawai KPK tidak lulus TWK diserahkan kepadanya.

Apalagi, kata Jokowi, sudah ada pejabat pembina dalam mengurus permasalahan proses pegawai KPK yang tidak lulus TWK, ditambah bahwa proses hukum juga sudah berjalan di MA dan MK. Maka, kata dia, jangan semua dikaitkan kepada presiden.

Diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan memberhentikan 57 pegawai KPK tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan hormat pada 30 September 2021.

Baca Juga: Ombudsman RI Serahkan Rekomendasi Soal Maladministrasi TWK Ke Jokowi

Adapun sebanyak enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK yang dinyatakan telah memiliki rapor merah karena tidak lulus TWK.