Nilai Pemecatan 57 Pegawai KPK Tak Sesuai Putusan MA, Pukat UGM: Tindakan Sewenang-wenang

SuaraJogja.id - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM menilai bahwa pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wujud tindakan kesewenang-wenangan dari lembaga antirasuah tersebut.

Pasalnya, keputusan pemberhentian oleh KPK itu sudah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA), khususnya terkait dengan hak uji materi.

"Sesuai Undang-Undang administrasi pemerintahan, pejabat yang tidak mamiliki kewenangan tapi mengambil keputusan, itu merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang," kata Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman saat dikonfirmasi awak media, Kamis (16/9/2021).

Zaen menyebut, langkah KPK yang mendasarkan pemberhentian pegawainya pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) dan MA itu sudah tidak tepat. Sebab, yang diuji oleh MK dan MA adalah norma pengaturan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu sendiri.

Baca Juga: Ombudsman RI Serahkan Rekomendasi Soal Maladministrasi TWK Ke Jokowi

"Normanya yang diuji. MK menguji konstitusionalitas, sedangkan MA menguji legalitas. MA dan MK sama sekali tidak menguji pelaksanaan TWK," ucapnya.

Justru, lanjut Zaen, pelaksanaan itu diuji oleh lembaga lain yakni Komnas HAM. Bahkan dalam pelaksaannya Komnas HAM turut menemukan 11 pelanggaran dalam TWK itu.

Tidak hanya Komnas HAM, disebutkan Zaen, Ombudsman pun menemukan adanya maladministrasi dalam TWK itu.

"Menurut saya, TWK kemudian berujung pada pemberhentian. Keputusan pemberhentian oleh KPK ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 26/2021 tentang hak uji materi," tegasnya.

Dijelaskan Zaen, sudah jelas bahwa memang putusan MA tersebut memberi kewenangan tindak lanjut TWK kepada pemerintah bukan kepada KPK. Sehingga langkah yang diambil KPK pun bertentangan dengan putusan MA tadi.

Baca Juga: Abaikan Pemecatan 57 Pegawai KPK, Feri Amsari: Jokowi Tak Pahami Ketatanegaraan

Tidak hanya itu, KPK dinilai juga sudah mendahului sikap Presiden dalam keputusan ini. Terlihat dari keputusan KPK yang terkesan terburu-buru.

"Karena mengambil momentum jangan sampai presiden mengambil sikap. Jadi tujuan KPK memecat adalah untuk menghindari dikeluarkannya sikap oleh presiden," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan memberhentikan 57 pegawai KPK tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan hormat pada 30 September 2021.

Adapun sebanyak enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK yang dinyatakan telah memiliki rapor merah karena tidak lulus TWK.

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 september 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," tambahnya.