SuaraJogja.id - Nama Ganjar Pranowo makin terdengar dijagokan maju dalam Pilpres 2024 mendatang, terbukti dari makin masifnya deklarasi dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Namun di sisi lain, internal PDIP kemudian juga tidak tinggal diam. Bahkan partai berlambang banteng itu bakal memberikan sanksi kepada kadernya yang didukung maju Pilpres sebelum mendapatkan keputusan dari Ketua Umum PDIP.
Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Masudi menyebut ada dua perspektif mengenai hal tersebut. Pertama bahwa kondisi tersebut bukan merupakan suatu upaya mengganjal Ganjar dari PDIP.
"Kalau menurut saya bukan soal ganjal mengganjal ya. Ini yang pertama kalau dari perspektif PDIP dalam konteks ini untuk menentukan proses kandidasi. Kalau di PDIP jelas proses kandidasi khususnya untuk calon presiden kan sepenuhnya ada di tangan ketua umum ya, dalam hal ini Bu Mega (Megawati Soekarnoputri)," kata Wawan saat dihubungi awak media, Senin (20/9/2021).
Baca Juga: Anggap Formula E Sudah Langgar Aturan Sejak Awal, PDIP: Ini Kelalaian dari BPK
Wawan menyebut bahwa langkah yang dilakukan PDIP dalam hal ini adalah upaya menegaskan kembali proses politik, khususnya bagi mekanisme partai terkait pencalonan yang akan dilakukan kelak.
Pasalnya, sambung Wawan, selama ini PDIP selalu menegaskan kedisiplinan dan pentingnya mekanisme organisasi partai, sehingga respon itu dianggap sebagai hal yang masuk akal.
"Jadi bagi PDIP ya jelas mereka tidak ingin di-fait accompli oleh dukungan-dukungan politik di luar, tidak mau di-fait accompli oleh proses-proses politik yang ada di luar mekanisme partai dan tentu itu masuk akal ya. Itu kalau dari perspektif PDIP, mereka tidak ingin di fait accompli," tuturnya.
Namun ada perspektif yang kedua yakni sudut pandang dari luar partai. Dalam konteks ini adalah masyarakat yang di dalamnya memang terdapat kekuatan-kekuatan politik yang sangat cair.
"Saat ini kan sebenernya enggak bisa batasi ya, aspirasi politik masyarakat, kelompok macam-macam itu ya untuk segala hal. Dan itu mencerminkan adanya kekuatan-kekuatan asosiasi baik itu permanen maupun itu temporer yang ada di masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Krisdayanti Bongkar Gaji Anggota DPR, Masinton: Dia Tak Ditegur Justru Diapresiasi
Asosiasi-asosiasi yang ada di masyarakat itu dikatakan Wawan juga memiliki aspirasi dan keinginan tersendiri. Serta mereka tentu dapat bebas bersuara dan melakukan atau menunjukkan ekspresi politiknya.
Berita Terkait
-
Belum Lebaran ke Megawati, Jokowi Disebut Masih Komunikasi dengan PDIP Lewat Puan
-
Retreat Gelombang Kedua Digelar Usai Lebaran, Megawati Perintahkan Kepala Daerah PDIP Wajib Ikut
-
Lebaran ke Megawati hingga Jokowi, Didit Disebut Jadi Kekuatan 'Soft Politics' Presiden Prabowo
-
Cak Lontong Kehilangan Banyak Job Buntut Dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Saat Pilpres
-
Didit Sowan ke Megawati, Ahmad Basarah Bocorkan Hubungan Rahasia Keluarga Prabowo-Mega
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan