SuaraJogja.id - Di tengah ketatnya regulasi haji yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mewacanakan pemberangkatan jemaah haji melalui jalur laut.
Hal itu sebagai opsi alternatif memperluas akses masyarakat untuk ibadah ke tanah suci.
Namun wacana tersebut hingga kini belum sampai di tingkat daerah.
Alih-alih jadi pembahasan, Kemenag memilih fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan mutu layanan jemaah, bukan perubahan jalur transportasi.
"Betul, sempat muncul ide untuk menghidupkan kembali jalur laut seperti era 60-an dan 70-an sebagai solusi memangkas antrian dan menurunkan biaya. Tapi hingga hari ini, belum ada isu kuat atau keputusan formal soal itu," ungkap Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY, Basori Alwi disela Forum Pengusaha Umroh dan Haji (FORPUHY) di Yogyakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurut Basori, wacana haji jalur laut, meskipun menarik dari sisi efisiensi biaya, belum menjadi agenda resmi pembahasan pemerintah.
Apalagi regulasi dari Pemerintah Arab Saudi semakin ketat, khususnya dalam hal zonasi layanan, input sistem visa e-Hajj, dan penunjukan syarikah [perusahaan penyedia layanan].
Kebijakan itu membuat Pemerintah Indonesia harus lebih sigap dalam menyesuaikan sistem pelayanan agar tetap sesuai standar dan tepat waktu.
Saat ini penyelenggara haji dari Indonesia diharuskan memilih zona layanan dan melakukan pembayaran lebih awal sebelum bisa menginput program layanan di sistem Arab Saudi.
Baca Juga: KPK Dalami Korupsi Kuota Haji di Era Gus Yaqut, Skandal Sebelum Tahun 2024 Terkuak
Proses ini harus dilakukan secara cepat dan akurat karena berkaitan langsung dengan pengeluaran visa haji yang kini sudah ditentukan waktunya.
"Arab Saudi sudah menentukan visa haji harus keluar pada satu waktu yang seragam. Jadi kami harus siapkan semuanya lebih awal, bahkan untuk haji 2026, persiapan sudah harus dimulai sejak September atau Oktober tahun ini," ujar dia.
Belum Realistis
Meski menarik perhatian publik, ide pemberangkatan lewat laut dinilai masih belum realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Selain tantangan logistik, kapasitas, dan waktu tempuh yang jauh lebih lama, sistem yang dibangun Pemerintah Arab Saudi kini seluruhnya berbasis digital dan terintegrasi dengan jalur udara.
"Kalau haji laut dipaksakan sekarang, bisa jadi malah tidak sinkron dengan sistem Arab Saudi yang makin maju dan ketat. Fokus kami saat ini adalah bagaimana layanan tetap prima dan jemaah bisa berangkat tanpa hambatan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
Terkini
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat