SuaraJogja.id - Di tengah ketatnya regulasi haji yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mewacanakan pemberangkatan jemaah haji melalui jalur laut.
Hal itu sebagai opsi alternatif memperluas akses masyarakat untuk ibadah ke tanah suci.
Namun wacana tersebut hingga kini belum sampai di tingkat daerah.
Alih-alih jadi pembahasan, Kemenag memilih fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan mutu layanan jemaah, bukan perubahan jalur transportasi.
"Betul, sempat muncul ide untuk menghidupkan kembali jalur laut seperti era 60-an dan 70-an sebagai solusi memangkas antrian dan menurunkan biaya. Tapi hingga hari ini, belum ada isu kuat atau keputusan formal soal itu," ungkap Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY, Basori Alwi disela Forum Pengusaha Umroh dan Haji (FORPUHY) di Yogyakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurut Basori, wacana haji jalur laut, meskipun menarik dari sisi efisiensi biaya, belum menjadi agenda resmi pembahasan pemerintah.
Apalagi regulasi dari Pemerintah Arab Saudi semakin ketat, khususnya dalam hal zonasi layanan, input sistem visa e-Hajj, dan penunjukan syarikah [perusahaan penyedia layanan].
Kebijakan itu membuat Pemerintah Indonesia harus lebih sigap dalam menyesuaikan sistem pelayanan agar tetap sesuai standar dan tepat waktu.
Saat ini penyelenggara haji dari Indonesia diharuskan memilih zona layanan dan melakukan pembayaran lebih awal sebelum bisa menginput program layanan di sistem Arab Saudi.
Baca Juga: KPK Dalami Korupsi Kuota Haji di Era Gus Yaqut, Skandal Sebelum Tahun 2024 Terkuak
Proses ini harus dilakukan secara cepat dan akurat karena berkaitan langsung dengan pengeluaran visa haji yang kini sudah ditentukan waktunya.
"Arab Saudi sudah menentukan visa haji harus keluar pada satu waktu yang seragam. Jadi kami harus siapkan semuanya lebih awal, bahkan untuk haji 2026, persiapan sudah harus dimulai sejak September atau Oktober tahun ini," ujar dia.
Belum Realistis
Meski menarik perhatian publik, ide pemberangkatan lewat laut dinilai masih belum realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Selain tantangan logistik, kapasitas, dan waktu tempuh yang jauh lebih lama, sistem yang dibangun Pemerintah Arab Saudi kini seluruhnya berbasis digital dan terintegrasi dengan jalur udara.
"Kalau haji laut dipaksakan sekarang, bisa jadi malah tidak sinkron dengan sistem Arab Saudi yang makin maju dan ketat. Fokus kami saat ini adalah bagaimana layanan tetap prima dan jemaah bisa berangkat tanpa hambatan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Potret Rumah Eko Patrio Seharga Rp150 Miliar, Ada Rooftop Pool di Lantai 4
- Rumah Ahmad Sahroni Dijarah Massa, Bocah Pamer dapat Jam Tangan Rp 11 Miliar
- Breaking News: Rumah Ahmad Sahroni Dirusak Massa, Barang-Barang Dijarah
- Kronologi Penangkapan Mahasiswa Unri Khariq Anhar di Jakarta
- Rumah Sahroni Digeruduk, Nilai SMP Dibongkar! Karma 'Orang Tolol Sedunia'?
Pilihan
-
Detik-detik Sandy Walsh Cetak Gol Perdana di Buriram United
-
Persib Los Galaticos: Selain Eliano Reijnders, Maung Bandung Rekrut Striker Prancis
-
Durasi Kontrak Eliano Reijnders di Persib Bandung, Resmi Jadi Bagian Skuad Pangeran Biru
-
Selamat Tinggal Calvin Verdonk, Perpisahan Lawan Klub Justin Hubner Besok
-
Calvin Verdonk Resmi ke Ligue 1, Gabung LOSC Lille dari NEC Nijmegen
Terkini
-
Polisi Ungkap Kronologi Pecahnya Demo Minggu Dini Hari: Massa Bawa Batu hingga Molotov
-
'Tubuhnya Penuh Luka...' Ayah Mahasiswa Amikom yang Tewas Usai Demo di Jogja Ungkap Kejanggalan
-
Tragis! Mahasiswa Amikom Meninggal Usai Ikut Aksi Unjuk Rasa, Kampus Berharap Penjelasan Polda DIY
-
Kampus Yogyakarta Geram! Pemerintah Dinilai Lambat Tangani Demo Anarkis, Korban Berjatuhan
-
Arahan Sultan Pasca Ricuh: Kurangi Seremoni, Pejabat Utamakan Empati, Jaga Daerah dari Instabilitas