SuaraJogja.id - Di tengah ketatnya regulasi haji yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mewacanakan pemberangkatan jemaah haji melalui jalur laut.
Hal itu sebagai opsi alternatif memperluas akses masyarakat untuk ibadah ke tanah suci.
Namun wacana tersebut hingga kini belum sampai di tingkat daerah.
Alih-alih jadi pembahasan, Kemenag memilih fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan mutu layanan jemaah, bukan perubahan jalur transportasi.
"Betul, sempat muncul ide untuk menghidupkan kembali jalur laut seperti era 60-an dan 70-an sebagai solusi memangkas antrian dan menurunkan biaya. Tapi hingga hari ini, belum ada isu kuat atau keputusan formal soal itu," ungkap Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY, Basori Alwi disela Forum Pengusaha Umroh dan Haji (FORPUHY) di Yogyakarta, Selasa (15/7/2025).
Menurut Basori, wacana haji jalur laut, meskipun menarik dari sisi efisiensi biaya, belum menjadi agenda resmi pembahasan pemerintah.
Apalagi regulasi dari Pemerintah Arab Saudi semakin ketat, khususnya dalam hal zonasi layanan, input sistem visa e-Hajj, dan penunjukan syarikah [perusahaan penyedia layanan].
Kebijakan itu membuat Pemerintah Indonesia harus lebih sigap dalam menyesuaikan sistem pelayanan agar tetap sesuai standar dan tepat waktu.
Saat ini penyelenggara haji dari Indonesia diharuskan memilih zona layanan dan melakukan pembayaran lebih awal sebelum bisa menginput program layanan di sistem Arab Saudi.
Baca Juga: KPK Dalami Korupsi Kuota Haji di Era Gus Yaqut, Skandal Sebelum Tahun 2024 Terkuak
Proses ini harus dilakukan secara cepat dan akurat karena berkaitan langsung dengan pengeluaran visa haji yang kini sudah ditentukan waktunya.
"Arab Saudi sudah menentukan visa haji harus keluar pada satu waktu yang seragam. Jadi kami harus siapkan semuanya lebih awal, bahkan untuk haji 2026, persiapan sudah harus dimulai sejak September atau Oktober tahun ini," ujar dia.
Belum Realistis
Meski menarik perhatian publik, ide pemberangkatan lewat laut dinilai masih belum realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Selain tantangan logistik, kapasitas, dan waktu tempuh yang jauh lebih lama, sistem yang dibangun Pemerintah Arab Saudi kini seluruhnya berbasis digital dan terintegrasi dengan jalur udara.
"Kalau haji laut dipaksakan sekarang, bisa jadi malah tidak sinkron dengan sistem Arab Saudi yang makin maju dan ketat. Fokus kami saat ini adalah bagaimana layanan tetap prima dan jemaah bisa berangkat tanpa hambatan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
Terkini
-
Sleman Porak-Poranda: 8 Luka-Luka Akibat Hujan Angin, Joglo Kos Roboh
-
DANA Kaget: Banjir Rezeki! Intip Trik Ampuh Klaim Saldo Gratis Hari Ini
-
Jogja 'Sumuk' Parah, BMKG Ungkap Biang Kerok Cuaca Panas Ekstrem
-
Rambu Siluman di Jalan Palagan? Ini Fakta Baru di Lokasi Kecelakaan Maut Mahasiswa UGM
-
Kecelakaan Maut BMW Sleman: Terdakwa Mengemudi Tanpa Kacamata, Ahli Mata Justru Bilang Begini