SuaraJogja.id - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta Terpilih, Heroe Poerwadi buka suara terhadap polemik yang terjadi di organisasi kemanusiaan berlambang Swastika tersebut. Pihaknya tak bisa berbuat banyak, meski selama ini bisa bekerja namun dirinya tak mendapat dukungan apapun.
"Kalau saya kan posisinya bukan peserta tapi dipilih sebagai ketua yang dalam AD/ART, itu sudah bisa menjalankan kegiatan organisasi. Tapi ya masih sendiri karena formatur kepengurusan belum terisi," terang Heroe kepada SuaraJogja.id ditemui di kantor Kecamatan Kotagede, Rabu (29/9/2021).
Ia tak mau berkomentar banyak terkait gugatan yang dilayangkan PMI Kota Yogyakarta kepada PMI DIY. Heroe mengaku dirinya tak ikut campur soal putusan membawa persoalan itu ke meja hijau.
"Kalau soal gugatan hukum itu ya teman-teman peserta saja dan saya tidak terlibat disana dan tidak ikut baik mengenai kisruh atau yang lain. Saya saat ini hanya menjalankan PMI untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat meskipun kondisi yang terbatas," jelas dia.
Baca Juga: Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil 5 Saksi di Kantor BPKP Yogyakarta
Disinggung soal rencana Musyawarah Daerah (Musyda) PMI yang bakal dihelat 2 Oktober 2021 mendatang, Heroe menilai bahwa tidak bakal berjalan mudah lantaran SK PMI Kota Jogja yang belum diterbitkan.
"Soal Musyda itu belum ada sampai ke sana, karena kan persoalannya dilematis juga, PMI DIY juga tidak akan mudah menjalankan karena kami sudah Musykot dan SK juga belum keluar," ungkap dia.
Heroe hanya berharap agar polemik ini tidak berkelanjutan karena berdampak pada kinerja organisasi tersebut.
"Saya berharap memang ini segera tuntas. Karena ini tugas kemanusiaan, bantu masyarakat, membantu donor darah, memenuhi kebutuhan selama pandemi (Covid-19). Saya sudah menjalankan tugas itu, tapi hanya sendirian," ungkap Heroe.
Sebelumnya, polemik antara PMI Kota Yogyakarta dan PMI DIY meruncing lantaran PMI DIY tak segera mengeluarkan SK Kepengurusan terpilih PMI Kota Jogja periode 2021-2026. Padahal Musykot PMI sendiri sudah digelar sejak Maret 2021.
Baca Juga: Sultan Yogyakarta Ingin Budaya Keraton Dikemas Kekinian
Meski kepengurusan terpilih PMI Kota sudah melayangkan permintaan penerbitan SK pengesahan kepada PMI DIY, hal itu tak kunjung direspon.
Berita Terkait
-
Jokowi Siap 'Bertarung' di Pengadilan, Gugatan Esemka Jadi Sorotan
-
Mantan Napi Korupsi Gugat Penyidik KPK Rp2,5 Miliar, IM57+ Pasang Badan
-
Usai Lawan Cabut Gugatan, KPK Tantang Balik Staf Hasto PDIP jika Ngotot Minta Barang Pribadi Balik
-
Kusnadi Staf Hasto PDIP Resmi Cabut Gugatan Terhadap KPK, Mengapa?
-
Mengenal Masjid Al Jabbar Karya Ridwan Kamil, Utang Pembangunannya Dibongkar Dedi Mulyadi
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Dedy Mulyadi Tunjuk Bossman Mardigu dan Helmy Yahya jadi Komisaris Bank BJB
-
Jokowi Akhirnya Tunjukkan Ijazah Asli dari SD sampai Lulus UGM
-
Terima Apa Adanya, Ni Luh Nopianti Setia Menunggu Hingga Agus Difabel Bebas
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik April 2025
-
Tier List Hero Mobile Legends April 2025, Mage Banyak yang OP?
Terkini
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu
-
Pengukuran 14 Rumah di Lempuyangan Batal, Warga Pasang Badan
-
Dari Tenun Tradisional ke Omzet Ratusan Juta: Berikut Kisah Inspiratif Perempuan Tapanuli Utara
-
ABA Dibongkar, Pemkot Jogja Manfaatkan Lahan Tidur untuk Relokasi Pedagang ke Batikan