SuaraJogja.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut hingga saat ini belum ada surat yang dari Presiden Jokowi terkait dengan pengajuan calon Panglima TNI baru. Padahal diketahui Panglima TNI yang masih menjabat saat ini Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November mendatang.
"Belum belum. Belum diajukan," kata Mensesneg Pratikno saat ditemui awak media di UGM, Sabtu (9/10/2021).
Pratikno menuturkan terdapat syarat yang perlu diperhatikan untuk calon nama panglima TNI mendatang. Salah satunya yang bersangkutan merupakan kepala staf di bagian atau kesatuan masing-masing.
"Ya syaratnya panglima kepala staf. Tapi belum, belum diajukan," terangnya.
Baca Juga: Mau Ada Reshuffle, Joman Minta Mensesneg Pratikno Diganti Yusril atau Jimly
Dalam kesempatan ini disebutkan Pratikno bahwa Presiden Jokowi masih mempunyai cukup waktu untuk menentukan calon nama panglima TNI. Mengingat tenggat waktu untuk itu masih berlaku hingga bulan depan.
"Targetnya yang jelas bulan depan. Memang harus diajukan bulan depan, diputuskan DPR bulan depan. Karena masih ada waktu," tuturnya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Lodewijk Freidrich Paulus berharap, DPR RI sudah bisa menetapkan Panglima TNI yang baru, sebelum Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memasuki pensiun atau sebelum 9 November 2021.
Meski DPR RI akan memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021 mendatang, Lodewijk menekankan dari aspek waktu, masih memungkinkan bagi DPR untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Panglima TNI.
“Kalau dari aspek waktu ya, Pak Hadi Tjahjanto pensiun tanggal 9 November. Secara de facto, beliau pensiun tanggal 9 November, artinya ditarik ke sini dengan masa reses kita, pasti ada waktu. Tapi kita berharap, sebelum tanggal 9 November, sudah punya panglima TNI yang baru, Insya Allah seperti itu," ungkapnya, saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2021).
Baca Juga: Disebut Berbahaya Jerumuskan Jokowi, Mensesneg Pratikno Layak Di-Reshuffle
Lebih lanjut, Lodewijk mengatakan bahwa DPR RI masih memiliki waktu yang panjang untuk melakukan serangkaian proses pemilihan pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto seperti fit and proper test hingga pelantikan.
"Ada waktu kita untuk membahas masalah itu, fit and proper test sampai dengan pelantikan, saya kira waktunya kita ada," tambah politisi Partai Golkar ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, usia pensiun paling tinggi bagi perwira adalah 58 tahun. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sendiri akan memasuki usia ke 58 tahun, pada 8 November 2021 mendatang.
Berita Terkait
-
Kecam Pembubaran Paksa Aksi Piknik Melawan, KontraS: Ada Tindakan Berlebihan Oleh Polri
-
Padahal Sudah di Meja Presiden, Ini Alasan Prabowo Belum Juga Teken UU TNI
-
Dongkol Anak Buah Bubarkan Demonstran Tolak UU TNI di DPR, Pramono Habis-habisan Marahi Satpol PP
-
Satpol PP Beberkan Alasan Bubarkan Aksi Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR
-
Sudah Ada di Meja Presiden, Istana Pastikan Prabowo Bakal Teken UU TNI
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu