SuaraJogja.id - Sebanyak 33 kalurahan di Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan pemilihan lurah (Pilur) pada 31 Oktober 2021 besok. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk mengawal dan kritis mengawasi kinerja lurah atau kepala desa terpilih nantinya.
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan, pengawasan di tingkat kalurahan atau desa penting dilakukan agar terwujud tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari praktik korupsi.
"Potensi praktik korupsi di tingkat desa, khususnya penggunaan dana desa dengan modus membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) di atas harga pasar," ujar Kamba, Sabtu (30/10/2021).
Potensi lainnya untuk korupsi yakni perizinan bangunan komersial tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan tuntas. Menurutnya, masyarakat harus memelototi itu semua.
"Semua ini perlu diawasi," katanya.
Masyarakat Sleman harus berani dengan tegas menolak politik uang dalam Pilur besok. Sebab, dengan politik uang maka akan menghasilkan pemimpin yang korup di tingkat kalurahan.
"Politik balik modal bisa saja terjadi karena anggaran saat kampanye Pilur tidak sedikit dikeluarkan. Toh tidak sedikit kepala desa yang masuk bui karena korupsi," tuturnya.
Sebagai edukasi kepada pemilih yang cerdas dan berintegritas harus dengan tegas menolak segala bentuk iming-iming politik uang baik dari calon lurah maupun tim sukses dari manapun.
Sementara itu, Bupati Sleman Kustini berpesan agar pelaksanaan Pilur bisa dilakukan dengan sportif dan bebas dari politik uang. Masyarakat harus mencatat program kerja calon untuk memajukan wilayahnya.
Baca Juga: Pemkab Sleman Buka 14 Wisata Dengan QR Code, Warga Siap Dukung Transaksi Cashless
"Jangan merasa tergoda dengan tawaran oknum yang memberikan uang untuk memilih calon tertentu," ucap Kustini.
Di sisi lain, dia berharap tidak terjadi penularan dan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pilur berpotensi jadi penularan virus corona karena melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak
"Yang harus diperhatikan jangan sampai ada penularan. Karena mau tidak mau pasti ada keramaian. Dan itu yang harus diperhatikan baik oleh penyelenggara, petugas maupun Satgas di wilayah masing-masing," katanya.
Karena itu, panitia penyelenggara Pilur diminta untuk membuat rencana dan skenario mitigasi yang aman dan tidak menimbulkan kerumunan. Dia pun berharap pesta demokrasi tingkat kalurahan tersebut dapat berjalan sehat.
"Yang pasti semua sudah disiapkan protokol kesehatannya. Tinggal semua saling jaga, agar semua masyarakat yang terlibat tetap sehat," tambahnya.
Berita Terkait
-
Pemkab Sleman Buka 14 Wisata Dengan QR Code, Warga Siap Dukung Transaksi Cashless
-
Tuntutan Suporter PSS Sleman Terwujud, Marco Gracia Paulo Dipecat
-
Lagi, Satu Siswa di Sleman Terkonfirmasi Positif Covid-19
-
Warga Sleman Keluhkan Gas Melon 3 Kilo Mulai Susah Dicari, Ini Penjelasan Hiswana DIY
-
PSS Sleman Lakukan Perombakan Direksi, Marco Paulo Bukan Dirut Lagi
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan