SuaraJogja.id - Sebanyak 33 kalurahan di Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan pemilihan lurah (Pilur) pada 31 Oktober 2021 besok. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk mengawal dan kritis mengawasi kinerja lurah atau kepala desa terpilih nantinya.
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan, pengawasan di tingkat kalurahan atau desa penting dilakukan agar terwujud tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari praktik korupsi.
"Potensi praktik korupsi di tingkat desa, khususnya penggunaan dana desa dengan modus membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) di atas harga pasar," ujar Kamba, Sabtu (30/10/2021).
Potensi lainnya untuk korupsi yakni perizinan bangunan komersial tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan tuntas. Menurutnya, masyarakat harus memelototi itu semua.
Baca Juga: Pemkab Sleman Buka 14 Wisata Dengan QR Code, Warga Siap Dukung Transaksi Cashless
"Semua ini perlu diawasi," katanya.
Masyarakat Sleman harus berani dengan tegas menolak politik uang dalam Pilur besok. Sebab, dengan politik uang maka akan menghasilkan pemimpin yang korup di tingkat kalurahan.
"Politik balik modal bisa saja terjadi karena anggaran saat kampanye Pilur tidak sedikit dikeluarkan. Toh tidak sedikit kepala desa yang masuk bui karena korupsi," tuturnya.
Sebagai edukasi kepada pemilih yang cerdas dan berintegritas harus dengan tegas menolak segala bentuk iming-iming politik uang baik dari calon lurah maupun tim sukses dari manapun.
Sementara itu, Bupati Sleman Kustini berpesan agar pelaksanaan Pilur bisa dilakukan dengan sportif dan bebas dari politik uang. Masyarakat harus mencatat program kerja calon untuk memajukan wilayahnya.
Baca Juga: Tuntutan Suporter PSS Sleman Terwujud, Marco Gracia Paulo Dipecat
"Jangan merasa tergoda dengan tawaran oknum yang memberikan uang untuk memilih calon tertentu," ucap Kustini.
Di sisi lain, dia berharap tidak terjadi penularan dan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pilur berpotensi jadi penularan virus corona karena melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak
"Yang harus diperhatikan jangan sampai ada penularan. Karena mau tidak mau pasti ada keramaian. Dan itu yang harus diperhatikan baik oleh penyelenggara, petugas maupun Satgas di wilayah masing-masing," katanya.
Karena itu, panitia penyelenggara Pilur diminta untuk membuat rencana dan skenario mitigasi yang aman dan tidak menimbulkan kerumunan. Dia pun berharap pesta demokrasi tingkat kalurahan tersebut dapat berjalan sehat.
"Yang pasti semua sudah disiapkan protokol kesehatannya. Tinggal semua saling jaga, agar semua masyarakat yang terlibat tetap sehat," tambahnya.
Berita Terkait
-
Pemkab Sleman Buka 14 Wisata Dengan QR Code, Warga Siap Dukung Transaksi Cashless
-
Tuntutan Suporter PSS Sleman Terwujud, Marco Gracia Paulo Dipecat
-
Lagi, Satu Siswa di Sleman Terkonfirmasi Positif Covid-19
-
Warga Sleman Keluhkan Gas Melon 3 Kilo Mulai Susah Dicari, Ini Penjelasan Hiswana DIY
-
PSS Sleman Lakukan Perombakan Direksi, Marco Paulo Bukan Dirut Lagi
Terpopuler
- Terpopuler Sepak Bola: 9 Pemain Dicoret, Timnas Indonesia Gak Layak Lolos Piala Dunia 2026
- 9 Mobil Bekas Murah Tahun Muda di Bawah Rp100 Juta, Kabin Nyaman Muat 8 Penumpang
- 7 Pilihan Mobil Bekas Murah di Bawah Rp30 Juta, Barang Lawas Performa Tetap Berkelas
- 7 Rekomendasi HP Murah untuk Anak Sekolah, RAM Besar Punya Spek Mewah
- Telat Gabung Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Rp31,29 Miliar Dicoret Kluivert Lawan China
Pilihan
-
Suporter Garuda Bisa Sulap SUGBK Jadi Kandang Setan di Laga Timnas Indonesia vs China
-
Belanja Frozen Food Hemat Tanpa Ribet, Ini Deretan Promo Alfamart Sampai 15 Juni 2025
-
Bau Busuk Sambut China di SUGBK: Media Indonesia Dilarang Meliput!
-
Rekomendasi 10 Skincare Terbaik untuk Pria, Bikin Wajah Cerah dan Awet Muda!
-
5 Rekomendasi Skincare Merek Terkenal untuk Pelajar dan Mahasiswa, Harga Murah dan Wajah Sehat!
Terkini
-
Ironi Sastra Indonesia, Karya Dibanggakan, Penulisnya Merana?
-
UGM Bentuk Tim Komite Etik Terkait Sanksi Akademik Christiano Usai Terlibat Kasus Kecelakaan
-
Viral Pasutri di Sleman Curi HP Demi Susu Balita, Polisi Pertimbangkan Keadilan Restoratif
-
Dedi Mulyadi Ngotot Sekolah Jam 6 Pagi, Komisi X DPR: Jangan Sampai Korbankan Siswa
-
Drama di Pengadilan Negeri Sleman: Gugatan Perdata Ijazah Jokowi Berlanjut, Intervensi Ditolak UGM