"Mereka bilang tanah negara (HGB) milik kami itu punya Kasultanan. Jadi muncul indikasi bahwa ada oknum yang menyalahgunakan adanya aturan itu," kata dia.
Pihaknya juga menyebut sebelum lahirnya UU no 13/2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) pertanahan di DIY tak pernah muncul permasalahan. Namun lanjut Siput, setelah UUK itu berjalan, banyak menimbulkan persoalan.
"Kami juga mendesak DPR RI terutama Komisi II membentuk Panitia Khusus pertanahan DIY dan mengevaluasi/merevisi UUK. Kami juga meminta Presiden Jokowi menjatuhkan sanksi kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, mantan Kepala Kanwil BPN DIY, Tri Wibosono dan Kepala Kanwil BPN DIY Suhendro, karena mereka yang bertanggungjawab atas persoalan tanah di DIY ini," katanya.
Siput menegaskan BPN DIY harus segera memerintahkan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten se-DIY untuk memudahkan perpanjangan serifikat HGB/Hak Pakai di atas Tanah Negara.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Ngopi di Jogja yang Asyik untuk Nongkrong dan Foto OOTD
"BPN harus mengembalikan kedaulatan rakyat, kedaulatan desa atas tanah di DIY. Dan satu lagi, pecat Menteri Sofyan A Djalil, dan BPN DIY segera melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI," kata dia.
Dalam kegiatan tersebut Forpeta NKRI juga membentangkan spanduk bertulis 'Tanah Sudah Kuberikan untuk Desa dan Rakyat (Perda DIY no 5/1954)'. Selain itu juga terdapat poster tertulis 'Pak Jokowi, Berantas Mafia Tanah Jangan Pandang Bulu'.
Forpeta juga mengirimkan surat permintaan audiensi dengan jajaran BPN DIY. Selanjutnya diterima oleh salah satu perwakilan BPN.
Kasubag Umum dan Hubungan Masyarakat Kanwil BPN DIY, Sugiyanto menjelaskan bahwa surat permintaan audiensi baru mereka terima. Namun untuk kepastian waktunya menunggu Plt Kepala Kanwil BPN DIY, Suwito
"Surat kami terima dulu, Nanti yang memutuskan kan pak kepala. Sementara tugas utama beliau ada di Kantor Pusat, sehingga agenda (audiensi) oleh pak Kakanwil yang memutuskan," kata Sugiyanto mewakili BPN.
Baca Juga: 5 Wisata Terbaru Jogja, Penuh Unsur Seni dan Edukasi!
Berita Terkait
-
Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan Jogja Tahun 2025 Dibuka? Ini Info Tanggalnya
-
Berkas Pagar Laut Tangerang Dikembalikan, Ini Alasan Bareskrim Tak Masukan Pasal Tipikor
-
Gaji Rp18 Juta di Jakarta atau Rp9 Juta di Jogja? Pahami Dulu Biaya Hidup Kota Ini
-
5 Rekomendasi Mie Ayam Jogja Murah Seharga Kantong Mahasiswa
-
Pasar Literasi Jogja 2025: Memupuk Literasi, Menyemai Budaya Membaca
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat
-
Jantung Logistik RI Kacau Balau Gara-gara Pelindo
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan