Indeks Literasi Masyarakat Indonesia Rendah, Kepala Perpusnas Ungkap Penyebabnya

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berupaya untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. Itu guna mendukung Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk Indonesia.

Literasi menjadi faktor esensial dalam upaya membangun masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. Literasi yang kuat mampu mendorong manusia pada kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk itu, Pemkab Bantul menandatangani nota kesepahaman dan kesepakatan (Mou) dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bertempat di Sasana Widya Parwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lantai 3 Jl. Jendral Sudirman No. 1 Bantul, pada Senin (15/11/2021). Hadir pula Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif, anggota komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Muhammad Syarif dalam arahannya mengatakan, bahwa masalah literasi di Indonesia bukan pada budaya membaca. Namun, pada jumlah rasio antara jumlah penduduk dengan ketersediaan buku yang ada.

Baca Juga: 4 Manfaat yang akan Didapat dari Kegiatan Membaca, Makin Inovatif!

"Persoalan di Indonesia bukan tentang budaya membaca, tetapi masalah jumlah rasio antara jumlah penduduk dengan buku. Hasil sensus yang kami lakukan dua tahun terakhir, rata-rata satu buku ditunggu 90 orang,” ungkapnya.

Menurut dia, pemahaman tentang literasi di masyarakat masih belum jelas. Literasi disini mempunyai kontribusi yang positif dalam rangka membangun kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan kecakapan dan keterampilan yang sangat berguna diera 4.0.

"Literasi bukan sekedar kemampuan baca tulis hitung, namun lebih kepada memahami apa yang tersirat dari yang tersurat," tuturnya.

Butuh upaya yang jelas untuk memahami literasi bagi seluruh kalangan masyarakat. Sebab, masih banyak sekali masyarakat yang memahami literasi sebatas mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, mengenal sebab-akibat dan kemampuan menyatakan pendapat.

"Oleh karena itu, program pertama ialah pemberantasan buta aksara," katanya.

Baca Juga: Sejumlah Infrastruktur di Bantul Rusak Akibat Hujan Deras, Warga Diminta Waspada

Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati berpesan bahwa perpustakaan daerah haruslah diberi perhatian lebih. Sebab. perpustakaan adalah wajah literasi. Oleh karena itu, jika dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan indeks literasi di masyarakat.

“Itu artinya perpustakaan daerah perlu diperhatikan, jangan dianaktirikan. Karena perpustakaan itu menjadi wajah dari dunia pendidikan kita," ujarnya.

Halim Muslih menyebutkan, literasi bukan masalah yang sepele. Ia beranggapan rendahnya indeks literasi membuat masyarakat mudah termakan hoaks, mudah salah paham, ataupun mengikuti sebuah pemahaman yang keliru.

"Mengingat dampaknya seperti itu maka mau tidak mau literasi ini harus menjadi gerakan nasional gerakan kita bersama. Kita sudah terlalu mudah memakan mentah-mentah hoaks tanpa mau melakukan klarifikasi. Nah tindakan klarifikasi itu sendiri merupakan salah satu gerakan literasi," paparnya.