SuaraJogja.id - Menanggapi terkait persoalan pelanggaran teritorial di kawasan Natuna, pemerintah menegaskan hingga kini terus melakukan penguatan pertahanan di wilayah tersebut. Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait isu di laut Natuna itupun mendapat sorotan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Seperti diketahui, dugaan pelanggaran teritorial yang dilakukan kapal-kapal China sempat menghangat dalam beberapa bulan terakhir.
Merespon hal tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan terus melakukan penguatan di wilayah yang cukup strategis tersebut.
Ia kemudian sempat mengingatkan terkait posisi Indonesia di Natuna dengan berkaca pada kunjungannya bersama Presiden Jokowi saat ke Natuna awal 2020 lalu.
"Awal tahun 2020 ketika kapal-kapal China dengan sangat provokatif kita datang ke sini (Natuna) Presiden ke sini, saya ke sini lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur..mundur," terangnya dalam siaran pers yang kemudian dikutip sejumlah media.
Kutipan yang kemudian menjadi judul berita yang diunggah Kompas TV itu kemudian ditanggapi oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Lewat kicauannya di akun Twitternya, Susi Pudjiastuti memberi tanggapan yang cukup menohok.
"Bapak pulang mereka kembali...Bapak bisa cek data-data satelit," tulisnya.
Kicauan Susi yang merespon pernyataan Mahfud MD itupun menuai komentar beragam dari netizen.
Baca Juga: Pesan Bijak Susi Pudjiastuti Terkait Cekcok Arteria Dahlan dan Istri Mantan Dandim
"Bener sekali bu Susi, bapak @jokowi mundur, mereka @XIJinping kembali lagi," kata li*****
"Ooooh waktu awal 2020, kalo akhir oktober sampe awal2x november 2021 ini ada kapal coast guard china CCG 6305 nongkrong di area blok tuna dekat drilling rig disitu tu sdh koordinasi atau bagaimana ya pak @mohmahfudmd?" tulis lo*****
"Mereka mundur karna kapal udah penuh dengan ikan," kata am*****
Mahfud MD sendiri saat melakukan kunjungan di markas Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar XXIII pulau Sekatung, Rabu (24/11/2021) kemarin menegaskan bahwa pemerintah akan terus merawat dan mempertahankan habis-habisan wilayah NKRI, termasuk di perbatasan negara bagian utara khususnya di perairan Natuna, kepulauan Riau.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya bersama rombongan ke perairan Natuna merupakan upaya untuk merealisasikan komitmen Presiden Jokowi bahwa negara hadir di wilayah terluar atau terdepan NKRI.
"Saya bersama Mendagri bersama rombongan hadir di sini sebagai pengemban mandat pengelola perbatasan. Natuna ini banyak pulau terluar bagian dari area yang harus kami kelola dan jaga di BNPP," katanya seperti dikutip dari Antara.
Berita Terkait
-
Sebut Fatwa MUI Tak Harus Diikuti, Mahfud MD Beberkan Alasan Ini
-
Mahfud MD Ungkit Kepala Daerah Ambil Aset Tanah di NTT: Padahal Aktanya Milik Negara
-
Dapat Hibah Aset Pemilik Utang BLBI, Mahfud MD Pesan ke Walkot Bogor: Jangan sampai Hilang
-
Waspada Pulau Terluar Diambil Negara Asing, Mahfud MD: Tidak Boleh Sejengkal Pun Hilang
-
Tak Boleh Bicarakan Penyelidikan Terduga Teroris, Mahfud MD: Nanti Lari Semua Jaringannya
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
BRI Perkuat Layanan Lebaran Lewat BRImo, ATM, dan Jaringan Agen BRILink
-
Kuasa Hukum Sri Purnomo Sebut Tuntutan 8,5 Tahun Penjara Bentuk Frustrasi Jaksa
-
Sri Purnomo Dituntut 8,5 Tahun Penjara atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman
-
Waspada Longsor hingga Banjir di Sleman: Ini Lokasi Rawan Bencana yang Harus Dihindari Pemudik
-
Hasil Operasi Pekat Progo: Polda DIY Ringkus 65 Tersangka, Sita Ribuan Miras hingga Amankan Mucikari