SuaraJogja.id - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Malioboro mengaku kecewa dengan sosialisasi dan ultimatum Pemkot Yogyakarta yang meminta pedagang segera pindah hingga Januari 2022. Pedagang menilai pemerintah terlalu buru-buru dan batas waktu yang diberikan terlalu cepat.
Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo mengatakan bahwa pedagang mulai resah dengan rencana relokasi tersebut. Tidak sedikit yang shock karena waktu yang diberikan hanya dua bulan.
"Itu terlalu buru-buru merelokasi pedagang hingga Januari 2022 nanti. Banyak PKL yang terkejut dan shock berat. Apalagi yang kemarin saat Covid-19 hutang di bank untuk bertahan hidup," terang Sujarwo kepada Suarajogja.id, Sabtu (27/11/2021).
Bagi Sujarwo kondisi ini seakan menjadi mimpi buruk pedagang. Pasalnya kebijakan itu diambil di tengah-tengah PKL sedang menderita karena dampak Covid-19.
Baca Juga: Program CSR Hyatt Regency Yogyakarta Dukung Pendampingan Bagi Anak Korban Eksploitasi
"Jelas ini sangat merugikan kami. Selama 6 bulan lalu tidak berdagang, kemudian baru sedikit beraktivitas datang kebijakan PPKM di 2021. Selanjutnya 4 bulan lebih mati suri," kata dia.
Pada November ini pedagang sudah mulai bangkit dengan hadirnya wisatawan ke Jogja. Namun langsung dihadapkan dengan relokasi.
"Sangat miris, kondisi seperti ini kebijakan yang datang malah bikin kami makin terpuruk," keluhnya.
Hal yang sama dirasakan oleh Ketua Pedagang Malioboro Tridharma, Rudiarto. Undangan sosialisasi dikabarkan mendadak, menurutnya undangan tersebut merupakan hasil akhir dari konflik dengan salah satu penghuni toko di Malioboro. Kebijakan relokasi saat ini tidak tepat.
"Memang sebelumnya kami ada masalah dengan Gelato karena pemilik toko memasang kursi di tempat PKL berjualan. Mungkin karena tidak ada titik terang sehingga persoalan itu diangkat Pemkot lewat Disbud. Tetapi malah harus direlokasi. Kami belum bisa mengiyakan karena harus konsolidasi dulu," ujar dia.
Baca Juga: Siap Sambut Nataru, Sheraton Mustika Yogyakarta Gelar Christmas Tree Lighting Ceremony
Ia mengatakan beberapa pedagang akan dipindahkan salah satunya di area bekas gedung Dinas Pariwisata yang berada di utara Kantor DPRD DIY.
"Pemindahannya, sesuai informasi yang disampaikan dibuatkan selter sementara, itu akan dimulai per Januari 2022," terang dia.
Dalam pemindahannya akan dilakukan sistem lotre, dimana pedagang menempati sesuai luas lapak sebelumnya. Kendati demikian hal itu masih sebatas usulan dari perwakilan pedagang yang hadir.
"Beberapa hasil sosialisasi ada yang masih menjadi skenario. Pengurus tidak bisa menyampaikan secara sepihak, jadi itu belum final dan perlu kami bicarakan ke akar rumput," terang Rudiarto.
Berita Terkait
-
Trend Pengamen Online Ngamen di Trotoar Malioboro Buat Publik Geram
-
Blitar City Walk, Wisata dan Kuliner Murah Meriah Dekat Makam Bung Karno Mirip Malioboro
-
Serba-Serbi Hamzah Batik Pusat Toko Batik Paling Populer di Malioboro yang Diserbu IShowSpeed
-
IShowSpeed Disebut Bersiap Sambangi Jogja, Netizen Ramai-ramai Usul Bawa ke Wilayah Pogung
-
Penandatanganan Kerjasama 1O1 Style Yogyakarta Malioboro dan Kemantren Pakualaman
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025