SuaraJogja.id - Ditetapkannya Permendikbud Ristek nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Yogyakarta mendorong kampus-kampus segera membentuk Satuan Tugas (Satgas).
Hal itu untuk menindaklanjuti laporan civitas kampus yang diduga mengalami kekerasan seksual.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta Bhimo Widyo Andoko menjelaskan, meski peraturan itu masih menuai pro dan kontra, pihaknya meminta perguruan tinggi menyiapkan tim untuk menerima aduan.
"Karena ternyata walaupun di luaran masih banyak kontroversi karena ada pasal-pasal yang menurut mereka tak sesuai dengan mereka. Jadi itu kita sosialisasikan misal dengan beberapa bahan-bahan dari pusat yang kita distribusikan dengan pimpinan Perguruan Tinggi. Nah salah satunya pembentukan satgas ini," kata Bhimo kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).
Bhimo mengaku belum mendapat jumlah kampus di Jogja yang telah membentuk Satgas PPKS. Pihaknya masih mendata dan ada tahapan periode pembentukannya.
"Kemungkinan, untuk periode pertama kami inventarisasi dulu kampus-kampus yang sudah membuat. Mungkin Sampai Februari 2022 yang kami data. Selanjutnya ada periode 2 dan seterusnya untuk penanganan korban (dugaan) kekerasan seksual," kata dia.
Bhimo melanjutkan bahwa pihaknya terus menyempurnakan pengaplikasian Permendikbud Ristek No 30/2021 di masing-masing kota/kabupaten di Yogyakarta, sehingga tujuan utamanya dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman.
"Yang pasti, dalam setiap kampus insyaallah, kita bawa kampus itu kan tempat yang aman bagi kita semua," katanya.
Ia juga mengatakan, LLDIKTI Wil V Yogyakarta terus mengawal aturan tersebut. Ia mengatakan berupaya menciptakan tempat yang aman untuk menyelesaikan studi serta meningkatkan mutu dan akreditas.
Baca Juga: Permen PPKS Picu Pro Kontra, Pelaku Kekerasan Seksual Malah Makin Aman Bersembunyi?
"Pihak kampus juga bisa melihat dulu dapat dikomentari dan dikritisi. Nantinya Itu kami sampaikan juga ke pimpinan pusat, agar pasal-pasal ini ya, misal dari komentae atau masukan itu perlu diperbaiki atau direvisi," katanya.
Berita Terkait
-
Permen PPKS Picu Pro Kontra, Pelaku Kekerasan Seksual Malah Makin Aman Bersembunyi?
-
Mahasiswa di Malang Tolak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021
-
Unej Dukung Permendikbud No 30, Minta Segera Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual
-
Permendikbud PPKS Harus Jadi Pelecut DPR Segera Sahkan RUU TPKS
-
Nadiem Bertemu Said Aqil Beri Klarifikasi Sekaligus Minta Masukan Soal Permendikbud PPKS
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Gibran Mundur, PSI Bisa Jadi Ancaman Serius 2029
-
Kedai Kopi Menjamur di Jogja, Petani Masih Terjebak Lahan Sempit dan Tengkulak
-
Jika Prabowo Pilih Dasco Jadi Cawapres, Gerindra Bisa Kawal Agenda Besar Pemerintahan
-
Pecah di Cikarang dan Jogja, Konser Koplo Jomlo Fest Siap Ekspansi di Dalam dan Luar Negeri
-
BRI Hadirkan Community of Payroll, Buka Peluang Bisnis Sampingan bagi Nasabah