PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Epidemiolog UGM: Implementasinya Harus Kuat

SuaraJogja.id - Pemerintah resmi membatalkan penerapan PPKM Level 3 di seluruh wilayah selama momen libur natal dan tahun baru mendatang. Pembatasan sendiri kemudian akan disesuaikan dengan daerah masing-masing. 

Pakar Epidemiologi UGM, Riris Andono Ahmad menilai bahwa keputusan dari setiap aturan yang dibuat pemerintah akan lebih maksimal jika implementasi di lapangan juga berjalan dengan baik. Namun ketika sebaliknya maka aturan seperti apapun tetap akan menjadi sia-sia.

"Keputusan yang tepat atau tidak itu sangat tergantung konteksnya ya. Saya tidak akan mengatakan tepat atau tidak tepat, masalah dengan PPKM itu kan bukan pada kebijakannya tetapi pada implementasinya," kata Riris saat dihubungi awak media, Minggu (12/12/2021).

Ia mencontohkan misalnya saja sejak PPKM Level 4 beberapa waktu lalu. Jika pada saat itu implementasinya tidak kuat mobilitas masyarakat dan penularan Covid-19 tidak akan menurun secara signifikan. 

"Nah itu (implementasi di lapangan) yang akan lebih berpengaruh terhadap dampak penularannya. Jadi menurut saya mau PPKM level 3 atau 4 tetapi kemudian di lapangan tidak cukup upaya untuk melakukan penegakan ya sama saja," ujarnya.

Riris menyoroti dua hal terkait dengan pembatalan keputusan pemerintah menerapan PPKM level 3 pada saat nataru mendatang. Di satu sisi mengenai kondisi penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia hingga saat ini yang tergolong masih terkendali.

"Ketika situasi sangat terkendali penularan bisa dikendalikan, kasus juga tidak naik maka sudah sewajarnya tidak ada pengetatan mobilitas," tuturnya. 

Namun di sisi lain, tetap ada hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja oleh masyarakat atau pemerintah. Salah satunya tentang peningkatan kasus Covid-19 yang hampir selalu terjadi setelah momen liburan. 

Pasalnya pada saat momen liburan mobilitas musiman masyarakat juga akan meningkat secara signifikan. Tidak hanya pada momen libur nataru saja melainkan beberapa libur hari raya atau libur lainnya.

Baca Juga: Terapkan PPKM Level 3, Wagub DKI: Tak Ada Penyekatan Saat Nataru di Jakarta

"Kita tahu juga mobilitas itu menyebabkan adanya peningkatan penularan. Dari sejak kita mengalami pandemi sampai sekarang kan peningkatan penularan itu terjadi pascaliburan panjang. Entah itu karena libur hari raya atau libur-libur long weekend lainnya. Ini yang seharusnya bisa dicegah," terangnya.

Sebagai upaya yang tetap bisa dilakukan untuk mencegah hal itu, kata Riris, masih tetap diperlukan penerapan 3T (tracing, testing dan treatment) oleh pemerintah. Serta tidak lupa peran dari masyarakat dengan disiplin menjalankan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas).

Selain juga harus adanya pengawasan ketat dari pemerintah terkait dengan implementasi aturannya di lapangan. Sehingga pandemi Covid-19 bisa terus terkendali.

"Sebenarnya kalau pengetatan tidak ada hal baru di dalam pandemi ini. Dalam artian, 3T hingga 5M itu menjadi intervensi yang paling utama untuk mencegah penularan," tandasnya.

Diketahui pemerintah batal menerapkan PPKM level tiga di seluruh daerah Indonesia pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Sebagai gantinya, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 yang mengatur tentang pembatasan pergerakan masyarakat selama periode libur tersebut.