SuaraJogja.id - Satu toko yang menjual minuman beralkohol di Jalan Kusumanegara, Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Jogja ditutup sementara. Penutupan itu dilakukan karena pemilik usaha belum melengkapi syarat migrasi Online Single Submission (OSS) berbasis resiko.
Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto menjelaskan jika perizinan toko minuman beralkohol itu belum lengkap. Senin (13/12/2021) Satpol PP melakukan sidak di lokasi untuk memastikan status izin toko tersebut.
"Yang jelas kami menemukan usaha yg perizinannya belum lengkap. Kemarin sudah diberikan surat dari DPMPTSP untuk tutup karena harus melakukan migrasi perizinan OSS berbasis resiko," kata Agus kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
Toko yang menjual banyak jenis minuman beralkohol itu sudah memiliki surat izin lokasi dan juga terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB). Tercantum juga rencana kegiatan perdagangan adalah eceran minuman beralkohol di atas tanah seluas 250 meter persegi. Surat diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2021, oleh Walikota Yogyakarta.
Baca Juga: Jogja Mulai Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Setelah 3 Januari 2022
Namun, beberapa waktu lalu beredar video penawaran toko tersebut dan menjadi sorotan. Menanggapi hal itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana menuturkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, dengan jenis perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko jenis kegiatan usahanya.
Selanjutnya pelaku usaha yang sudah memiliki Perizinan Berusaha (NIB dan Izin Usaha) yang diterbitkan oleh OSS versi 1.0/1.1 dihimbau untuk segera melakukan proses migrasi ke OSS Berbasis Risiko. Pada proses migrasi, pelaku usaha agar memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.
"Selama melakukan proses pemenuhan persyaratan standar dalam rangka proses migrasi maka kami menghimbau agar toko tersebut tidak melakukan aktivitas usaha sampai terbitnya Izin Usaha," ujar Nurwidi dalam keterangan tertulisnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti menyatakan, tempat usaha tersebut belum memiliki Izin Usaha yang sah. Sehingga sanksinya adalah menutup usaha sementara hingga terbit izin usahanya yang sah berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021.
"Izin yang dimiliki (toko) terbitan OSS lama, masih berdasarkan PP 24/2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah dicabut dengan PP 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko," terangnya.
Baca Juga: Siswa Sekolah Diliburkan, Pemkot Jogja Imbau Wali Murid Tak Bepergian di Akhir Tahun 2021
Menurut Bambang memiliki NIB terbitan OSS belum cukup lengkap untuk menjalankan usaha, karena harus divalidasi dahulu.
Berita Terkait
-
Gaji Rp18 Juta di Jakarta atau Rp9 Juta di Jogja? Pahami Dulu Biaya Hidup Kota Ini
-
5 Rekomendasi Mie Ayam Jogja Murah Seharga Kantong Mahasiswa
-
Pasar Literasi Jogja 2025: Memupuk Literasi, Menyemai Budaya Membaca
-
Waspada! MUI Ingatkan Pemudik Soal Jamu Gratis Beralkohol Tinggi di Jalur Mudik
-
MA Kabulkan Putusan OJK, Izin Usaha Kresna Life Dicabut
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu