Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Muhammad Ilham Baktora
Jum'at, 24 Desember 2021 | 18:49 WIB
Sejumlah anggota ALOR PETA DIY menggelar aksi damai menolak gerakan separatisme di Titik Nol Kilometer, Kota Jogja, Kamis (23/12/2021). [Muhammad Ilham Baktora / SuaraJogja.id]

SuaraJogja.id - Sejumlah kelompok warga pembela tanah air yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyarakat Pembela Tanah Air (ALOR PETA) DIY mendesak pemerintah serius dalam menanggapi kasus separatisme yang muncul di Yogyakarta. Hal itu menyusul dengan adanya dugaan pengibaran bendera Bintang Kejora saat deklarasi hari kemerdekaan West Papua ke-60 pada 1 Desember 2021 lalu.

Desakan tersebut ditunjukkan dengan penyampaian aspirasi di Titik Nol Kilometer yang diikuti puluhan anggota ALOR PETA DIY, Kamis (23/12/2021) kemarin.

Koordinator aksi, Dani Eko Wiyono menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepeduliannya menjaga NKRI. Pihaknya tidak menolak kegiatan aksi atau demo oleh mahasiswa Papua yang ada di Jogja.

"Kami sangat bangga memiliki mereka. Namun beberapa oknum orang di DIY ini dirasa mencederai hati rakyat Indonesia dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora," ujar Dani dihubungi, Jumat (24/12/2021).

Baca Juga: Jelang Nataru, BBPOM DIY Temukan 1.357 Produk Tak Miliki Izin Edar dan Kedaluwarsa

Lambang bendera Bintang Kejora identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dimana dalam pergerakannya cukup mengancam kesatuan NKRI dan juga dugaan terjadinya gerakan separatisme.

"Kami menolak dengan gerakan separatisme, bahkan terorisme dan komunisme di Yogyakarta. Karena ini adalah musuh bersama," terang Dani.

Dirinya juga menyoroti jika tidak ada tanggapan serius dari pemerintah terkait dugaan gerakan separatisme ini akan mengganggu ketertiban yang sudah dibangun di DIY. Terlebih lagi beberapa waktu lalu, dugaan pengibaran bendera Bintang Kejora sudah dilaporkan ke Polda DIY.

"Tentu jika tidak serius ditanggapi akan hilang kepercayaan warga kepada aparat. Ini juga bisa muncul potensi bentrok," kata dia.

Ia juga khawatir akan mengganggu pariwisata di DIY jika gerakan-gerakan melawan NKRI ini tidak dihentikan. Nantinya dapat mempengaruhi perekonomian.

Baca Juga: Banyak PNS Terpapar Radikalisme, Tahun Depan ASN DIY Wajib Ikuti Sinau Pancasila

"Kami sangat menyayangkan pembiaran dari aparat dan Pemda DIY dengan pengibaran bendera itu. Sehingga kami mendesak agar oknum-oknum tersebut segera ditindaklanjuti," harapnya.

Load More