Impian Jogja Capai Zero Waste, Wawali: Sampah Diolah Dulu, Setelah Itu Dibuang

SuaraJogja.id - Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menjadikan limbah sampah di Jogja zero waste atau tanpa sampah. Sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat terlebih dahulu diolah, jika tersisa selanjutnya dibuang ke TPST yang ada di Piyungan, Bantul.

"Selalu kita koordinasikan kepada lurah dan mantri pamong praja (camat) agar upaya zero waste itu dapat terealisasi di Jogja. Jadi paradigma soal sampah itu diubah, harus diolah dulu, kemudian baru dibuang," ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat kegiatan pemberian gerobak sampah di Bank Sampah Berseri, RT 35/RW 8 Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Rabu (5/1/2022).

Heroe menerangkan, dalam mencapai impian tersebut, Pemkot berupaya bekerja sama dengan sejumlah kampus dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Kita bekerja sama baik kampus dan komunitas untuk bisa mengolah baik sampah organik dan anorganik, sehingga sampah-sampah di kota itu betul-betul terolah dulu.

Baca Juga: DLH Bantul Prediksi Sampah di Pantai Selatan Naik 15 Persen Saat Malam Tahun Baru

Ia melanjutkan bahwa bentuk olahan sampah akan berbeda di tiap wilayah. Bisa diarahkan menjadi ekoenzim dan juga memiliki nilai ekonomis.

"Maka dari itu bank sampah yang ada di Jogja diarahkan untuk bisa menghasilkan nilai ekonomis. Jika ada proses ekonomi yang didapat akan mempercepat proses perubahan cara berpikir warga," katanya.

Pihaknya juga menyinggung soal pengolahan sampah organik. Dimana bisa dimanfaatkan menjadi makanan ikan yang lebih terjangkau.

"Misal restoran dan hotel yang memiliki sampah makanan, ketika kita bisa mendapat cara pengolahannya itu membantu peternak ikan. Problem terbesarnya kan pakan ikan tinggi, dengan olahan bisa lebih murah," ujar dia.

Terlebih lagi, lanjut Heroe ketika pakan ikan berasal dari makanan organik, kondisi ikan juga lebih baik. Bahkan nilai jualnya bisa lebih tinggi.

Baca Juga: 5 Prinsip Gaya Hidup Zero Waste, Mulai Terapkan dari Sekarang!

"Nah ini yang akan kami integrasikan dengan DLH, Dinas Pertanian dan Pangan juga serta pihak wilayah kelurahan dan kemantren," terang Hereo.