SuaraJogja.id - Pemkot Yogyakarta telah menyediakan sebanyak 6.000 liter minyak subsidi seharga Rp14 ribu. Pemkot meminta agar masyarakat tidak berebut dengan adanya operasi pasar itu.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menerangkan, sebanyak 6.000 minyak goreng Rp14 ribu telah didistribusikan ke setiap kemantren.
"Pemkot mendapat jatah sebanyak 6.000 liter. Jadi serentak kami bagikan ke masyarakat lewat kemantren. Kami minta masyarakat tidak perlu berebut untuk mendapat minyak ini," ujar Heroe saat meninjau operasi minyak goreng di Kemantren Mergangsan, Senin (24/1/2022).
Ia mengatakan mekanisme pembagian minyak goreng ini sudah dilakukan dengan cara menawarkan ke warga. Nantinya dari warga membayar ke satu orang yang ditunjuk untuk mengambil minyak goreng tersebut ke tiap kemantren.
Baca Juga: Viral! Demi Antrian Minyak Goreng Ibu dan Anak Mengaku Tak Kenal, Netizen : Dasar Anak Durhaka Kau
Heroe menerangkan bahwa minyak goreng subsidi yang dibagikan pemerintah dikhususkan untuk warga dan juga pelaku usaha UMKM. Pihaknya memberi batas pembelian berbeda.
"Kalau masyarakat yang membeli tetap dibatasi maksimal dua liter. Lalu untuk UMKM ini kan usaha ya, itu sebanyak enam liter. Jadi yang UMKM tidak boleh berlebihan juga," jelas dia.
Lebih lanjut operasi minyak goreng ini akan dilakukan Pemkot selama 6 bulan ke depan. Pihaknya juga menunggu harga minyak goreng stabil dan diharapkan dalam kurun waktu tersebut harga minyak turun.
"Jadi operasi minyak goreng ini kami gelar sampai akhir Juni nanti. Apakah setelah juni harganya turun?, masih kami lihat lagu. Harapannya harga minyak bisa turun sebelum 6 bulan itu," terang dia.
Terpisah, warga Dipowinatan, Mergangsan, Suryanti (45) mengatakan dengan operasi minyak ini lebih membantu dirinya untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, wanita yang membuka usaha roti dan makanan ini enggan menggunakan minyak subsidi ini untuk membuat makanan jualannya.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng di Pasaran Kota Bogor Belum Semua Terjual Rp 14.000 per Liter
"Ini kan beda ya, kalau untuk berjualan itu biasanya minyak dengan merek tertentu. Karena adonannya bisa tercampur secara merata. Kalau dari subsidi pemerintah ini ya untuk menggoreng makanan sehari-hari saja," katanya.
Suryanti mengaku terpaksa membeli minyak merek tertentu yang lebih mahal sekitar Rp20 ribu ke atas, sehingga harga roti dan makanan yang dijual juga dinaikkan.
"Misal harganya Rp2.000, Nanti saya naikkan Rp2.500. Jadi memang resiko, karena merek minyak yang bisa dicampur dengan adonan yang tidak disubsidi," ujar dia.
Meski menaikkan harga jualan, Suryanti mengaku tidak kehilangan pelanggan. Para pembeli juga sudah memaklumi tetapi membeli dengan jumlah yang lebih sedikit.
Berita Terkait
-
Mendag Ancam Distributor Minyak Goreng MinyaKita yang Jual di Atas HET
-
Bahaya Menyimpan Minyak Goreng Dekat Kompor, Berisiko Bagi Kesehatan!
-
Pabrik Minyak Goreng di Bekasi Ludes Terbakar, RS Polri Terima 12 Kantong Mayat Berisi Potongan Tubuh Korban
-
Harga Pangan Merangkak Naik, Beban Masyarakat Kecil Semakin Berat
-
Vietjet Mulai Gunakan Bahan Bakar dari Minyak Goreng Bekas
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025