SuaraJogja.id - Rapat kabinet Thailand yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha diboikot oleh tujuh menterinya pada Selasa.
Aksi tersebut menjadi pertanda baru tentang perselisihan yang memanas dalam tubuh koalisi 18 partai pimpinan mantan kepala staf angkatan darat itu.
Ketidakhadiran para menteri dari Partai Bhumjaithai, anggota koalisi terbesar kedua, menjadi insiden kedua yang mempermalukan Prayuth. Bulan lalu partai Prayuth, Palang Pracharat, terpaksa mengusir sebuah faksi yang menguasai 21 kursi parlemen karena dianggap telah menyulut perpecahan.
Boikot tersebut dilakukan sebagai protes atas rencana pemerintah yang akan memperpanjang konsesi BTS Group Holdings untuk mengoperasikan kereta layang Green Line di Bangkok.
Baca Juga: Emosi, Wartawan Disemprot Cairan Hand Sanitizer Perdana Menteri Thailand
Rencana itu dinilai sejumlah menteri akan menaikkan tarif jasa angkutan tersebut.
Perpanjangan konsesi itu didukung oleh sebuah partai lain dalam koalisi Prayuth.
Belum jelas apa dampak dari ketidakhadiran para menteri itu terhadap jalannya pemerintahan. Prayuth menolak berbicara kepada awak media usia rapat kabinet tersebut.
Namun, penentangan terang-terangan terhadap Prayuth menggarisbawahi kekacauan dalam tubuh koalisi menjelang 12 bulan terakhir pemerintahan mereka, kata peneliti politik Universitas Ubon Ratchathani, Titipol Phakdeewanich.
"Tawar menawar kekuasaan menjadi lebih terbuka di antara faksi-faksi pemerintah, masing-masing ingin menaikkan taruhannya saat pemilu semakin dekat," kata Titipol.
Baca Juga: Militer Ambil Alih Posisi Perdana Menteri Thailand
Pemerintah juga bersusah payah memobilisasi anggota parlemen untuk mengesahkan legislasi.
Sidang DPR pada tahun ini telah dibatalkan empat kali karena kuorum tidak terpenuhi, dibandingkan delapan kali pada 2021 dan sekali pada 2020.
Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan kabinet pada Selasa memutuskan untuk mengembalikan proposal kereta layang ke menteri dalam negeri untuk dikonsultasikan dengan badan-badan lain yang menentangnya.
Berita Terkait
-
Wamenpar Yakin Daya Beli Pariwisata Tetap Tinggi, Meski Ada Isu Boikot Belanja
-
Ranking FIFA Negara-negara ASEAN: Timnas Indonesia Menggila, Makin Dekat Salip Vietnam
-
Bahaya! 4 Pemain Abroad Thailand Demi Habisi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
-
Peta Kekuatan 5 Negara Terkuat di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia Paling Berbahaya?
-
Thailand Mulai Kehilangan Taring, Kabar Gembira untuk Timnas Indonesia?
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Meutya Hafid Copot Prabu Revolusi, Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementerian Komdigi
- Ragnar Oratmangoen ke Media Belanda: Mimpi ke Piala Dunia itu...
- Segini Kekayaan Prabu Revolusi: Dicopot Meutya Hafid dari Komdigi, Ternyata Komisaris Kilang Pertamina
- dr. Oky Pratama Dituding Berkhianat, Nikita Mirzani: Lepasin Aja...
Pilihan
-
Apa Itu Swiss Stage di M6 Mobile Legends? Begini Sistem dan Eliminasinya
-
Bagaimana Jika Bumi Tidak Memiliki Atmosfer?
-
Dirut Baru Garuda Langsung Manut Prabowo! Harga Tiket Pesawat Resmi Turun
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Sembako 'Bantuan Wapres Gibran' Pencitraan: Malah Branding Sendirian
-
Bansos Beras Berlanjut Hingga 2025, Siapa Saja yang Dapat?
Terkini
-
Dinsos PPPA Kulon Progo Bentuk Desa Ramah Perempuan dan Anak
-
Tak Persoalkan Sayembara Harun Masiku, Pukat UGM Justru Soroti Pekerjaan Rumah KPK
-
Lazismu Gelar Rakernas di Yogyakarta, Fokuskan Pada Inovasi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan
-
Tergiur Janji Jadi ASN di Dinas Pariwisata Gunungkidul, Warga Ponjong Malah Kehilangan Uang Rp80 Juta
-
Ini Hasil Identifikasi dari BKSDA Yogyakarta Soal Buaya yang Dievakuasi dari Tegalrejo