SuaraJogja.id - Panitikismo telah memasang pagar dari Seng di jalan masuk menuju ke Gunungkulon, bukit yang berada di sisi barat pantai Watu kodok. Tak hanya itu, akhir pekan lalu panitikismo juga memasang plakat jika kawasan tersebut adalah tanah Sultan Ground.
Pemasangan pagar dari seng dan plakat oleh panitikismo membuat kawasan Pantai Watu kodok kembali memanas. Beberapa tahun silam, Pantai Watu Kodok juga sempat memanas usai terjadi pertikaian antarwarga dengan investor.
Oleh karenanya, cucu Sri Sultan HB VIII, Gusti Kukuh Hestrianing mengaku mendukung langkah pemasangan pagar dari seng dan plakat oleh panitikismo tersebut. Hanya saja, lelaki yang akrab dipanggil Gusti Aning ini mewanti-wanti panitikismo agar bersikap transparan.
"Kalau memang harus transparan dan terang,"kata dia, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga: Viral Video Cucu Sri Sultan Hamengkubowono X Makan Santai di Angkringan, Netizen Beri Pujian
Menurut Gusti Aning, jika memang dipasang pagar dari seng dan juga plakat maka panitikismo harus mencantumkan nomor persil dari SG tersebut. Tujuannya agar masyarakat menjadi paham jika tanah tersebut sudah tercatat sebagai SG.
Kendati belum mendapat sertifikat dari BPN, lanjut Gusti Aning, namun tanah tersebut tercatat di Kalurahan sebagai Sultan Ground dengan nomor persil yang jelas. Sehingga register nomor persil tersebut sebagai bukti SG tersebut tercatat resmi.
"Nah kalau ada nomor persil maka potensi diselewengkan bisa diminimalisir," jelasnya.
Jika dipasang plakat tanpa nomor persil sebagai data legitimasi, maka nanti akan menimbulkan preseden buruk terutama di tempat-tempat komersial. Nanti papan nama atau plakat tersebut rawan diduplikasi oleh oknum dan lantas dipasang papan seperti itu.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X menyebut meskipun dia tidak mengetahui peristiwa yang mendasari, kemungkinan besar pemasangan pagar karena ada permasalahan. Sultan menandaskan untuk memanfaatkan lahan SG maka harus mengantongi izin.
"Saya tidak tahu masalahnya apa. Mungkin Gusti Mangkubumi tahu. Tetapi pasti ada masalah, kalau tidak ya pasti tidak diberi pagar seperti itu,"kata dia.
Jika tidak mengantongi izin maka hal tersebut bisa dikatakan menyerobot hak orang lain. Ia menyarankan jika masyarakat Pantai Watukodok yang ingin memanfaatkan tanah SG maka harus mengajukan izin terlebih dahulu.
"Sebetulnya menyerobot tanah orang lain. Cuma ketika diomongi kayak gitu kan kasar," kata dia.
Sebelumnya, pada Jumat (25/2/2022) panitikismo sebagai perwakilan dari Keraton Yogyakarta dikawal ketat oleh petugas gabungan melakukan pemasangan pagar atau portal di jalan masuk menuju ke Gunungkulon.
Gunungkulon merupakan sebuah bukit kecil yang berada di sisi barat Pantai Watu Kodok. Gunungkulon berbatasan langsung dengan Pantai Sanglen yang konon sudah dikuasai oleh pihak investor sejak beberapa tahun terakhir.
Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Watu Kodok, Sumarna mengaku kaget karena Jumat siang tiba-tiba panitikismo dikawal dengan aparat gabungan datang ke pantai Watu kodok. Mereka sudah membawa pagar dari seng dan langsung memasangnya di jalan masuk menuju ke Gunung Kulon.
"Ya kaget, tidak ada sosialisasi sebelumnya kok tiba-tiba langsung dipasang pagar tersebut. Kalau portal itu cuma pipa besi, itu tidak masalah. Lha ini, seng,"kata Sumarna, Jumat.
Sumarna mempertanyakan alasan dari pemasangan pagar dari seng tersebut. Jika yang dipermasalahkan adalah perizinan pengelolaan lahan tersebut pihaknya memang mengakui belum mengajukan izin. Karena saat ini masyarakat setempat tengah membenahi Bukit Gunungkulon tersebut.
Selama ini bukit Gunung Kulon memang tidak ada yang memanfaatkan. Rencananya Bukit Gunung Kulon tersebut akan dimanfaatkan oleh pokdarwis setempat untuk Wahana penunjang pariwisata di pantai Watu kodok.
"Rencananya nanti akan kami dirikan camping ground dan warung-warung,"kata dia.
Apa yang mereka lakukan tersebut untuk mengakomodir warga sekitar yang belum memiliki mata pencaharian. Masih ada sekitar 40 warga pantai Watu kodok yang yang membutuhkan tempat mencari makan. Wahana di bukit Gunungkulon ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga setempat.
Karena akan membangun sebuah wahana baru di bukit gunung Kulon tersebut maka masyarakat secara swadaya memperbaiki jalan masuk ke tempat itu. Masyarakat sudah merogoh kocek sekitar Rp5.000.000 untuk memperkeras jalan masuk ke bukit Gunungkulon.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Tak Kebal, DPR Optimis Danantara Akan Transparan: Kalau Ada Kesalahan, Mereka Bisa Diproses Hukum!
-
3 Rekomendasi Sunscreen dengan Tekstur Gel Bening Transparan, Ada Punyamu?
-
Brasil Tolak Hasil Pilpres Venezuela Karena Tak Transparan, Begini Jawaban Joe Biden
-
Pakar Sebut Kerja Pansel Capim dan Dewas KPK Cerminkan Kepentingan Politik Presiden Jokowi
-
Harga Flat Shoes Transparan Syahrini Bikin Melongo, Kembaran dengan Nagita Slavina dan Rose BLACKPINK
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
Terkini
-
AS Naikan Tarif Impor, Kadin DIY: Lobi Trump Sekarang atau Industri Indonesia Hancur
-
Petani Jogja Dijamin Untung, Bulog Siap Serap Semua Gabah, Bahkan Setelah Target Tercapai
-
Guru Besar UGM Diduga Lecehkan Mahasiswa, Jabatan Dicopot, Status Kepegawaian Terancam
-
Kualitas dan Quality Control Jadi Andalan UMKM Gelap Ruang Jiwa dalam Sediakan Produk
-
Update Tol Jogja-Solo usai Lebaran: Pilar Tol Mulai 'Nampak', Tapi Pembebasan Lahan Masih Jadi PR