Ramai Polemik Aktor di Balik Serangan Umum 1 Maret 1949, Begini Penjelasan Sejarawan

SuaraJogja.id - Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 masih menjadi perbincangan publik. Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara itu menjadi polemik setelah Seoharto yang disebut sebagai salah satu aktor di balik peristiwa tersebut namanya tak tertera.

Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Baskara T. Wardaya menyebut setidaknya ada beberapa hal yang dapat disoroti kembali. Pertama bahwa perjuangan perang kemerdekaan adalah perjuangan bersama. Perjuangan ini tidak hanya melibatkan pimpinan militer saja tapi juga ada peran sipil di dalamnya. 

"(Perjuangan) bersama itu misalnya begini, kan tidak mungkin ada serangan ini kalau tidak ada Sultan HB IX misalnya, beliau kan tidak ikut perang dan beliau bukan orang militer waktu itu. Beliau adalah raja," kata Baskara saat dihubungi awak media, Jumat (4/3/2022).

Lanjut Baskara, ada pula diplomat-diplomat yang kemudian berurusan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tokoh-tokoh sipil itu kemudian menjadi bagian dari diplomasi dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga: Cerita di Balik Serangan Umum 1 Maret 1949, Disebar dari Rumah Petani hingga Terdengar PBB

"Jadi ada tokoh-tokoh lain yang sipil, yang biasanya dilupakan dalam Serangan Umum 1 Maret itu seakan-akan ini hanya militer. Ini bukan hanya militer ini bagian dari diplomasi. Jadi ada perjuangan bersenjata dan diplomasi," ungkapnya. 

Ia menyebut juga sosok Jenderal Sudirman yang semula hanya tokoh sipil sebagai seorang guru. Namun dengan panggilan revolusi Jenderal Sudirman bergabung sebagai pejuang militer walaupun memang beliau tidak dididik militer sejak muda.

"Memang serangan umum ini militer tapi tidak hanya militer yang terlibat, ada banyak sipil yang juga terlibat," ucapnya.

Baskara juga menyebut tokoh-tokoh lain seperti Letnan Komarudin, Mayor Sardjono, Mayor Kusno, Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki serta masih banyak lagi. Termasuk ada pula nama Soeharto yang saat itu memang bertugas sebagai Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III. 

"Yang saya maksud bersama itu. Jadi Letkol Soeharto memang perannya penting tapi sebenarnya hanya salah satu saja dari yang waktu itu terlibat serangan," ujarnya.

Baca Juga: Mengenang Serangan Umum 1 Maret, Peristiwa Bersejarah Melawan Penjajah

Kedua, ditambahkan Baskara, selain dari perjuangan bersama bahwa saat itu ditentukan pula oleh faktor-faktor dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri ada strategi perjuangan dan diplomasi, lalu dari luar negeri ada pihak Belanda, PBB dan negara-negara pendukung Indonesia dan sebagainya. 

"Oleh karena itu Serangan Umum 1 Maret itu sebenarnya adalah yaitu tadi hasil keputusan bersama para pejuang sipil maupun militer ini. Kedua adalah bahwa ini memang tindakan militer tapi bagian dari diplomasi Indonesia untuk mengatakan kepada PBB bahwa Republik Indonesia masih ada, tidak seperti yang dipropagandakan oleh Belanda," tandasnya.

Di dalam Keppres tersebut memang tidak mencantumkan nama Soeharto tetapi justru memasukkan sosok Soekarno dan Hatta sebagai penggerak dan pihak yang menyetujui Serangan Umum 1 Maret 1949.

Baskara menilai hal itu bisa saja dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Walaupun memang mereka tidak ikut terlibat dalam peristiwa bersejarah itu secara langsung.

"Waktu itu kan keadaan dokumen tertulis tidak ada, artinya sulit lah (memastikan itu). Selain kita juga belum terbiasa dengan tulis-menulis dan cetak mencetak seperti sekarang. Keadaannya kan kacau waktu itu. Soekarno-Hatta di dalam pengungsian karena diasingkan oleh Belanda. Mungkin secara langsung tidak di lapangan. Tetapi saya kira sebagai pimpinan tertinggi gerakan revolusi waktu itu Soekarno-Hatta ya menurut saya terlibat walaupun secara tidak langsung," urainya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto.
 
"Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah," tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Nama H.M. Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan.

"Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Peran Pak Harto--sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto--dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres.

"Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif," ucapnya.