SuaraJogja.id - Dugaan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Sofian Effendi mengenai penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran karena dijual ke luar negeri benar adanya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap bahwa terjadi kebocoran distribusi minyak goreng itu diselundupkan ke luar negeri mengikuti harga internasional yang lebih relatif tinggi.
Kemendag melaporkan minyak goreng murah hasil kebijakan domestic market obligation (DMO) sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14 Februari 2022. Artinya, ketersediaan minyak goreng murah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan.
"Terjadi kesalahan pasar di mana harga dalam negeri lebih rendah dibanding di luar negeri. Jadi berdasarkan ilmu ekonomi pasti memilih harga yang lebih tinggi makanya diekspor," jelas Profesor Sofian Effendi kepada SuaraJogja.id, Kamis (10/3/2022).
Menurut Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 ini, subsidi bisa menjadi cara untuk menanggulangi kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Sehingga perbedaan harga bisa ditutup lewat subsidi.
"Berikanlah subsidi supaya perbedaan closing the gap antara harga dalam negeri dan luar negeri," katanya.
Upaya jangka pendek yang telah ditempuh pemerintah yakni mengimpor minyak goreng. Namun, hal itu dinilai sama saja lantaran jumlah minyak yang dijual ke luar negeri pun besar.
"Untuk jangka pendek sekarang pemerintah impor minyak goreng. Itu sama aja ekspor dan impor, harus ada kebijakan pasar untuk menjamin kebutuhan dalam negeri. Entah dengan subsidi atau apa, mosok tidak mau subsidi untuk minyak goreng," tegasnya.
Selain banyak minyak goreng yang dijual ke luar negeri, penyebab langkanya minyak goreng ialah pembuatan biodesel. Sebab Indonesia merupakan negara produsen biodesel terbesar saat ini.
Baca Juga: Sejarawan UGM Sebut Keppres 2/2022 Tidak Menghilangkan Peran Soeharto
"Itu membutuhkan bahan 30 persen dari minyak sawit. Minyak sawit dicampur dengan solar hasil fossil oil. Memang jadinya menghemat impor solar tapi kekurangan suplai untuk minyak goreng," katanya.
Dengan demikian, peranan pemerintah sangat menentukan. Ia menyatakan, jangan pemerintah mengorbankan kepentingan masyarakat kecil terkait minyak goreng.
Dia juga menyinggung soal masyarakat yang sudah beralih dari minyak kelapa ke minyak sawit. Kekinian harga minyak kelapa jauh lebih mahal dibanding minyak sawit.
"Dulu di rumah tangga pakai minyak kelapa. Sekarang minyak kelapa pun dengan teknik pengelolaan yang baru harganya mahal juga. Harga satu liter virgin coconut oil (VCO) satu liter lebih mahal dari sawit mungkin di atas Rp100 ribu," terangnya.
Berita Terkait
-
Cerita Ruslan, Sampai Tak Masuk Kerja Lantaran Antre Minyak Goreng Murah di Pasar Flamboyan, Demi Istri Tercinta?
-
Bawah Minyak, Atas Minyak, di Tengah-tengah Antre Minyak
-
Duh! Beli Minyak Goreng Murah di Empat Lawang Wajib Bawa Kartu Vaksin COVID-19
-
Minyak Goreng masih Langka, Publik Pertanyakan Keseriusan Presiden Joko Widodo
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
Terkini
-
Prihatin, Bupati Harda Kiswaya Angkat Bicara Soal Mantan Bupati jadi Tersangka Korupsi
-
Sri Purnomo Tersangka, Pengacara 'Lempar Bola Panas' ke Eks Sekda Sleman: Perannya Jauh Dominan!
-
Waspada, Hujan Lebat, Angin Kencang, Hingga Hujan Es Ancam DIY Mulai Oktober 2025
-
Maxride di Yogyakarta Makin Merajalela: Dishub Saling Lempar Tanggung Jawab
-
Korupsi Dana Hibah Pariwisata di Sleman: ARPI Desak Kejaksaan Usut Tuntas hingga Akar-Akarnya