SuaraJogja.id - Publik dibuat geleng-geleng mendengar kabar bahwa DPR menganggarkan dana sebesar Rp48,7 miliar hanya untuk gorden. Ungkapan kecurigaan pun diutarakan lewat beragam sindiran di Twitter.
Salah satunya dikicaukan lewat akun @AREAJULID pada Senin (28/3/2022). Lewat ungkapan satirenya, pengirim seakan membandingkan gedung DPR dengan istana Asgard, lokasi yang dalam mitologi Nordik dikisahkan sebagai kediaman para dewa.
"48,7 M ini gorden istana Asgard apa gorden kastil Zereus?" cuitnya.
Seketika twit yang mengomentari anggaran Rp48,7 miliar untuk gorden DPR itu pun ramai tanggapan warganet lainnya. Lebih dari 26 ribu pengguna Twitter menyukai kicauan tersebut.
Selain itu, ada lebih dari 2.000 quote tweets serta sekitar 3.000 retweets dari netizen. Berbagai respons geregetan pun juga mengular di bawah kicauan @AREAJULID.
"Enak bet orang kaya, kerjaan tidur doang pas rapat, giliran belanja beuh 48,7 M," kicau seorang warganet.
"Ayo main tebak-tebakan, anggaran gorden 48,7 M, kira-kira dana yang akan dikorupsi dari anggaran itu berapa banyak?" tambah yang lainnya.
"Gordennya bukan sembarang gorden nder, itu bahannya bahan sutra, ulat sutranya tuh makan daunnya yang hidroponik dari Asgard yang ditanam oleh Odin. Untuk QC-nya itu Loki nder dan dikirim langsung sama Thor nder," tulis netizen lainnya.
DPR RI diketahui menganggarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mengganti gorden dan aspal di kompleks parlemen. Dilihat Suara.com dari situs LPSE DPR RI, Minggu (27/3/2022), DPR menganggarkan Rp48,7 miliar.
Baca Juga: 48,7 M Jadi Trending Topic, Warganet: Diam Tertidur, Bergerak Minta Gorden
Dalam situs tersebut, anggaran itu diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.
Sementara itu, tender tersebut saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Kemudian, sumber dana dari tender tersebut ialah APBN.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tidak habis pikir dengan DPR yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,7 miliar hanya untuk mengganti gorden.
Ia menduga, ada kepentingan lain di balik proyek pembelian gorden dengan anggaran yang fantastis.
"Satu-satunya penjelasan paling masuk akal adalah kebutuhan pengadaan gorden untuk kepentingan proyek yang menguntungkan para pengelola anggaran atau bahkan anggota DPR tertentu yang ikut bermain dalam proyek pembelian gorden tersebut," papar Lucius.
Berita Terkait
-
48,7 M Jadi Trending Topic, Warganet: Diam Tertidur, Bergerak Minta Gorden
-
DPR Beli Gorden Rp 48,7 M, Rakyat Murka: Giliran Buat IKN Suruh Patungan Warga
-
Aspal Jalan di Kompleks Parlemen Rp 11 Miliar, DPR Ogah Dilihat Kurang Baik di Mata Negara-negara Delegasi
-
Dewa Anak Bupati Langkat Tidak Ditahan Polda Sumut, Komisi III DPR: Kasus Ini Patut Dipertanyakan dan Didalami
-
Wakil Ketua DPR Dasco: Saya Minta Polisi Selidiki Orang di Balik Rekomendasi Pemecatan Terawan
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
BRI Borong 3 Penghargaan Dealer Utama Terbaik, Perkuat Pasar Keuangan Domestik
-
Wujud Cinta Kawula Alit pada Sang Raja, Ribuan Nayantaka Persembahkan Hasil Bumi untuk Sri Sultan
-
Polisi Amankan Satu Terduga Pelaku Penganiayaan Pemotor di Umbulharjo Kota Jogja
-
Desa Pajambon di Kuningan Jadi Contoh Transformasi Ekonomi Desa Berkat Desa BRILian
-
Prioritaskan Pelayanan Masyarakat, Pemkab Sleman Tak Berlakukan WFH Satu Hari Sepekan bagi ASN